"Ini sangat meresahkan kami meskipun ada daerah yang menjamin kontrak PPPK paruh waktu hingga 2027," kata Rini Antika, seperti dikutip dari JPNN, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga: Gaji Bulanan Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Rp 2 Juta, Ada Kenaikan Berkala Disiapkan Pemerintah
Saat ini, para PPPK paruh waktu masih menunggu regulasi lanjutan yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah. Pilihan yang tersedia mencakup perpanjangan kontrak paruh waktu, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, atau penghentian hubungan kerja secara menyeluruh.
Ketidakjelasan ini berdampak pada stabilitas ekonomi para pekerja yang sebagian besar telah mengabdi dalam jangka waktu panjang.
Rini mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah turut menjadi faktor penentu dalam kebijakan ini. Banyak pemerintah daerah, kata dia, telah melampaui batas belanja pegawai sebesar 30 persen dari Dana Alokasi Umum.