3. Kebijakan fiskal tidak seharusnya mengesampingkan keadilan sosial. Setiap keputusan yang berdampak luas perlu disertai mitigasi risiko yang jelas dan terukur.
Selain itu, Rini juga menekankan perlunya terobosan kebijakan di tingkat nasional agar beban tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah. Ia mengusulkan rekonstruksi sistem penggajian melalui skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Jika status mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka standarisasi kesejahteraan harus menjadi tanggung jawab nasional, bukan bergantung pada kekuatan fiskal daerah yang jomplang," tegas Rini.
Baca Juga: Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu 2026 Pakai Uji Kompetensi dengan Sistem CAT, Begini Penjelasannya
Di sisi lain, wacana pembatasan masa kerja PPPK paruh waktu hingga 2026 diharapkan tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja massal. Rini menyebut bahwa kebijakan tersebut seharusnya diarahkan pada proses transisi menuju status yang lebih pasti.