“Bagi yang memiliki sertifikat tanah, terutama terbitan tahun 1961–1997, segera di-update dalam bentuk sertifikat elektronik. Karena sertifikat tanah yang terbit pada periode tersebut memiliki kelemahan, yaitu di lembar belakangnya tidak terdapat peta kadastralnya sehingga berpotensi tidak diketahui di mana lokasi bidang tanah yang dapat menimbulkan konflik pertanahan,” kata Nusron melalui akun resmi @kementerian, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (21/6/2025).
Sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, pelaksanaan sertifikat elektronik diterapkan dalam dua skenario utama. Pertama, untuk pendaftaran tanah pertama kali bagi bidang tanah yang belum terdaftar.
Kedua, melalui proses konversi sukarela dari sertifikat analog ke bentuk elektronik di kantor pertanahan setempat, termasuk saat terjadi transaksi jual beli tanah.
Baca Juga: Metode Cek Sertifikat Tanah Ganda, Segini Besaran Biaya dan Penyelesaian Sengketa
Layanan ini membawa sejumlah perubahan mendasar dalam struktur dokumen, cara penyimpanan, serta mekanisme akses masyarakat terhadap data kepemilikan tanah mereka.