"Untuk meringankan APBD kita harus melakukan sewa dan itu nantinya bisa menjadi permanen. Jadi ada tahapannya, disewa sampai lunas itu sudah jadi milik aset desa," pungkasnya.
Ia mengungkapkan, bila pengadaan dilakukan secara langsung (cash), maka biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 18 miliar. Namun dengan sistem sewa, hanya diperlukan sekitar Rp 1,7 miliar untuk 65 unit mobil.
"Ini bukan hanya solusi efisiensi anggaran, tapi juga mengurangi kecemburuan antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Semua bisa merasakan manfaat yang sama," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa meski kendaraan disimpan oleh kepala desa, bukan berarti kendaraan tersebut menjadi milik pribadi. Kepala desa hanya diberikan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan.
Baca Juga: Pemkab Kolaka Utara Komit Jamin Hak Pekerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan