Melansir dari Fajar, Kamis (12/2/2026), skema PPPK paruh waktu sendiri baru diberlakukan pada awal 2025 melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, pegawai paruh waktu telah diakui sebagai bagian dari aparatur sipil negara.
Baca Juga: Revisi UU ASN Dinilai Langgar UUD 1945, PNS Bisa Duduki Sejumlah Jabatan Negara Ini
Mereka menerima Nomor Induk Pegawai, Surat Keputusan pengangkatan, gaji, tunjangan resmi, serta tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Pengakuan administratif itu menempatkan PPPK paruh waktu pada posisi hukum yang jelas. Karena itu, penghapusan nomenklatur dalam revisi undang-undang tidak dapat dilakukan tanpa penyesuaian status lanjutan.
Pemerintah tetap memiliki kewajiban hukum dan administratif untuk memastikan keberlanjutan hak para pegawai yang telah diangkat sebelumnya.
