Baca Juga: UU ASN Segera Direvisi, Presiden Bisa Langsung Ganti Sekda dan Kadis

Proses tersebut akan diselaraskan dengan kebutuhan instansi pusat maupun daerah.

Bagi instansi pemerintah, perubahan ini turut berdampak pada perencanaan anggaran. Pengalihan ke skema penuh waktu memerlukan penyesuaian belanja gaji dan tunjangan.

Karena itu, pemerintah menargetkan penerapan penuh dilakukan secara bertahap mulai 2026 agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal.

Di sisi lain, para pegawai diimbau tetap mengikuti perkembangan resmi dari kementerian dan BKN. Informasi terkait jadwal penyesuaian status, mekanisme administrasi, serta ketentuan teknis akan disampaikan melalui surat edaran dan regulasi turunan. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah simpang siur kabar yang beredar di media sosial. (C)