"Jadi masih ada 35 hektar lahan yang sudah disiapkan masyarakat di Masiri. Tapi kenapa Pemda lebih memilih lahan yang dibayar ketimbang lahan gratis," tanya salah satu warga Masiri, La Ode Tarmin.
Ia menduga, terdapat bisnis terselubung dari proyek ganti rugi lahan tersebut. Pasalnya, Pemda lebih memilih mengeluarkan uang daerah ketimbang mengambil lahan gratis. Apalagi tak ada tim 9 saat proses ganti rugi lahan tersebut.
Baca juga: Tunjangan Penghasilan ASN Muna Dirapel
"Ini ada apa semua, kenapa Pemda seperti ini? Apakah daerah ini sudah kaya sampai harus membuang-buang uang?," tanya pejuang pemekaran itu.
Berbeda dengan salah satu masyarakat Laompo, Muhamad Ikbal. Ia melihat terjadi diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap ganti rugi lahan di Busel. Pemda hanya membayarkan lahan-lahan yang diketahui milik keluarga dekat Bupati saja. Sedangkan untuk masyarakat hanya dilakukan ganti rugi tanaman.