“Kalau pemerintah mampu, tentu kami akan mendorong agar PPPK bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan mungkin diangkat menjadi PNS secara bertahap,” ujarnya.
Meski demikian, Reni mengapresiasi langkah sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan tunjangan kinerja bagi PPPK. Menurutnya, kebijakan itu dapat memperkecil kesenjangan antara dua status ASN tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Alternatif Baru untuk PPPK 2024 ke PPPK Paruh Waktu
“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan tunjangan kinerja untuk PPPK, sehingga tidak ada disparitas yang terlalu jauh antara PNS dan PPPK,” tutur Reni.
Selain itu, ia memastikan bahwa RUU ASN yang masuk dalam Prolegnas 2025 akan dibahas secara komprehensif oleh Komisi II DPR RI dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan perwakilan PPPK.