Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024, pakaian dinas diatur secara rinci berdasarkan hari kerja dan momen tertentu, sehingga kehadiran pegawai dapat terlihat rapi, seragam, dan profesional.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2025 Berhak Terima Tunjangan Transportasi? Berikut Mekanismenya
Tak hanya di tingkat nasional, aturan pakaian dinas ini juga telah diikuti oleh pemerintah daerah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang merilis Surat Edaran nomor 800.1.12.5/192/SETDA/2025.
Aturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan MenPAN-RB dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN. Dalam edaran tersebut, detail pakaian dan atribut dijabarkan dengan jelas, termasuk aturan jilbab bagi pegawai perempuan.
Adapun ketentuan pakaian dinas PPPK paruh waktu yang berlaku mulai 1 Oktober 2025 meliputi: