Baca Juga: BKPSDM Kolaka Utara Siap Anulir Kelulusan PPPK Paruh Waktu jika Terbukti Tak Pernah Honor
Kendati demikian, belasan Nakes ini masih menyimpan sejumput asa mereka dapat ikut terdaftar dan memperoleh Nomor Induk (NI) PPPK paruh waktu.
Untuk itu, Sahi bersama 15 honorer lainnya mencoba mengadukan nasib mereka ke Komisi I DPRD Kolaka Utara.
Harapannya, para dewan terhormat, Plt Kepala BKPSDM Kolaka Utara, serta Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Djafar Harun dapat berbelas kasih dan memberi ruang melalui BKN agar mereka tetap bisa terakomodir.
"Kami sangat berharap ada jalan bagi kami untuk terdata sebagai PPPK paruh waktu, karena kami juga telah lama mengabdi sebagai honorer," harapnya.