Temuan KPK saat Kaji Tata Kelola MBG hingga Diminta Evaluasi, Berikut 8 Poin Krusialnya

Temuan ini kemudian dirinci dalam delapan poin krusial yang mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola MBG. Rangkaian poin tersebut menunjukkan adanya persoalan dari hulu hingga hilir, mulai dari perencanaan hingga pengawasan program di daerah.

Baca Juga: Gaji Pegawai Dapur Tak Berubah Meski MBG Sudah Dipangkas 5 Hari, Begini Penjelasan Resmi BGN

Berikut delapan poin temuan KPK terkait tata kelola MBG:

1. Regulasi pelaksanaan MBG belum memadai, khususnya dalam mengatur tata kelola program dari perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

2. Mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi serta membuka peluang rente dan pengurangan porsi anggaran bahan pangan.