Baca Juga: Soroti Pengelolaan Tambang, Said Didu Sebut Sultra Laboratorium Pelanggaran Pasal 33 UUD 1945

"Presiden kan saat ini prioritasnya pemberantasan korupsi, jadi janganlah ada korupsi masuk (Istana Merdeka). Tapi kan di sekitar Presiden juga ada faksi, jadi kalau yang mau ketemu biasanya ongkosnya mahal," bebernya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Sultra, Andi Rahman, juga mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas praktik-praktik tambang ilegal.

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya mencoba melaporkan temuan kasus-kasus tambang ilegal di Sultra. Meskipun sudah ada tindakan dari Satgas PKH, namun sampai saat ini belum diketahui jumlah perusahaan yang ditindak dan perusahaan yang sudah membayar ganti rugi. 

"Bahkan terakhir yang kami tahu adalah, ada pelaku tambang ilegal, itu duduk bersampingan dengan Presiden Prabowo. Itu faktanya," ujarnya.