Baca Juga: Serentak Semua Daerah? BKN Beberkan Jadwal Resmi PPPK Paruh Waktu 2025 untuk Hari Pertama Kerja
3. Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tidak Hormat
Diterapkan bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan, menunjukkan kinerja buruk, atau tidak memenuhi target yang telah disepakati sejak awal kontrak.
Dalam konteks PPPK Paruh Waktu, sistem ini memberikan fleksibilitas baik bagi instansi maupun pegawai. Namun, konsekuensinya adalah masa depan pegawai tidak sekuat PNS yang memiliki jaminan pensiun penuh.
Secara administratif, penetapan TMT menjadi bagian penting untuk memastikan hak dan kewajiban antara pemerintah dan pegawai berjalan sesuai ketentuan hukum.