Baca juga: Waduh, 5 Kelurahan di Kendari Zona Merah Darurat Narkoba

Sehingga pemerintah daerah wajib mendapat profit atau keuntungan dari pihak perusahaan sebagai pengguna.

"Apalagi ini menyangkut sumber daya alam kita yang dikelola oleh mereka, dan pemanfaatannya jelas ada profitnya. Masa hasil profit tidak diberikan ke pemerintah daerah," tandasnya.

Untuk itu, Abdurrahman Shaleh meminta kepada aparat untuk segera mengambil langkah tegas kepada pihak PT VDNI.

"Aparat harus tegas mendesak pihak VDNI. Nggak bisa lagi kita main-main. Di sini ngga ada tawar menawar lagi," jelas politisi PAN  yang akrab disapa ARS itu.