Namun di sisi lain, pemohon tetap meminta adanya penegasan terkait kesetaraan kesempatan bagi PPPK, yang dinilai bertentangan dengan permintaan sebelumnya.
Baca Juga: Status PPPK Penuh Waktu hingga Paruh Waktu 2026 Dihapus, Begini Penjelasan BKN
Permohonan uji materi ini diajukan oleh Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN), yang diwakili oleh Ketua Umum Yumnawati dan Wakil Ketua I Supriaman sebagai Pemohon I, serta Rizalul Akram yang berstatus sebagai dosen PPPK sebagai Pemohon II.
Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti frasa “berakhirnya masa perjanjian kerja” yang dinilai berpotensi menghentikan hubungan kerja secara otomatis tanpa adanya evaluasi kinerja yang objektif dan transparan.
Mahkamah berpendapat bahwa penyusunan argumentasi dalam pengujian undang-undang harus disusun secara sistematis dan logis agar dapat menjadi dasar bagi hakim konstitusi dalam menilai konstitusionalitas suatu norma. (C)