Olehnya itu, pihaknya menilai penitipan dana PPM dan badan usaha pertambangan kepada Kejati Sultra telah menyalahi aturan.

Pasalnya, dana PPM merupakan dana murni perusahaan (bukan dana negara), bersifat aksi korporasi berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan di pertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga: Cabuli Anak di Bawah Umur Dalam Kapela, Pria di NTT Dibekuk Polisi

Ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 dan PP Nomor 47 tahun 2012 upaya penyerapan Dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak masuk dalam kategori kewenangan institusi Kejaksaan melainkan menjadi hak perusahaan untuk membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dikelola langsung oleh perusahaan atau pemerintah maupun badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri.

"Kami menduga apa yang dilakukan olah Kejati Sultra adalah penyalahgunaan wewenang karena dana pengembangan pemberdayaan masyarakat bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan keuangan negara," tuturnya.