Tetapi dari sisi Demokrasi, keinginan Presiden Jokowi ini telah membuat dirinya melakukan langkah-langkah politik taktis yang kurang elok, seperti pemerintah merepotkan diri dalam pemilihan tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah juga amat ngotot kala itu mengajukan tanggal Pemilu Serentak, sekarang malah pemerintah ngotot ingin durasi kampanye dipersingkat hanya 90 hari.
Sikap-sikap ngotot pemerintah patut diduga adalah upaya melakukan tindakan demokratis tetapi tak etis dalam mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Sikap tak etis pemerintah ini, berbeda dengan sikap berjiwa besar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu. SBY tak melakukan tindakan-tindakan untuk mengarahkan memilih sosok calon presiden kala itu.
Pemerintahan memberikan ruang demokrasi yang luas kepada siapapun. Bahkan, akhirnya terpilihnya Presiden Jokowi, SBY dengan kebesaran hati menyambut baik calon presiden terpilih Jokowi tersebut. Pemerintahan transisi dijalankan dengan terbuka juga dilakukan pasca keterpilihan Jokowi sebagai presiden. Inisiatifnya pun dari Presiden Jokowi terpilih, pemerintah SBY kala itu lebih cenderung bersifat pasif.
Baca Juga: Hari Pers Nasional untuk Siapa?
