Meskipun denda keterlambatan pembayaran telah dihapus sejak 2016, sanksi tetap diberlakukan dalam kondisi tertentu. Peserta yang menunggak dan kemudian mengaktifkan kembali kepesertaannya akan dikenakan denda apabila mengakses layanan rawat inap dalam waktu 45 hari sejak status aktif.
Baca Juga: 144 Penyakit Ditanggung BPJS Kesehatan 2026, Bisa Akses Layanan Dasar hingga Kronis
Mengacu pada Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan ditetapkan sebesar 5 persen dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap. Denda ini dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan, dengan batas maksimal 12 bulan serta nominal paling tinggi Rp 30.000.000. Untuk peserta PPU, kewajiban pembayaran denda tersebut ditanggung oleh pemberi kerja.
Terkait wacana penyesuaian iuran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memastikan bahwa skema subsidi tetap berjalan sehingga kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan penuh.
Sistem yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan didesain sebagai asuransi sosial berbasis gotong royong. Dalam mekanisme ini, peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi berkontribusi lebih besar untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.