Proses ini harus didukung dengan surat keterangan dan alasan perceraian yang rasional.
Permohonan izin cerai bisa ditolak oleh pejabat apabila alasan yang diajukan dinilai tidak logis, bertentangan dengan agama, atau melanggar norma dan ketentuan yang berlaku.
Landasan hukum dari ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 dan 7 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990.
“Cinta itu hak semua orang, tapi PNS juga punya kewajiban taat regulasi. Sebelum menikah atau bercerai, pastikan kamu pahami aturan, penuhi prosedur, dan hindari sanksi,” tulis akun Instagram @regional3bkn lebih lanjut dalam unggahan edukatifnya. (C)