Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa kasus yang viral di sejumlah daerah terkait larangan membeli BBM bagi kendaraan yang mati pajak berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, bisa saja ada kebijakan lokal yang mengaitkan pembayaran pajak kendaraan dengan akses layanan tertentu. Namun ia memastikan, hal itu bukan berasal dari Pertamina.
“Kalau dari Pertamina sendiri sebetulnya tidak mewajibkan pajak itu harus hidup atau mati, tidak ada. Yang penting STNK-nya sesuai dengan kendaraannya. Kemudian, dia bisa muncul QR Code. Yang dilayani itu QR Code-nya, bukan dicek STNK-nya seperti itu,” paparnya.
Dengan penjelasan ini, Pertamina ingin memastikan bahwa aturan pembelian BBM subsidi masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Rincian Lengkap Harga BBM Pertamina Kompak Turun Awal Juni 2025