“Silakan angkat tangan, siapa kepala desa yang mengaku pernah dijanjikan mobil oleh saya di rumah. Kalau berani, mari sumpah pocong,” tegasnya.
Selain membantah, Wabup Jumarding juga menyatakan secara tegas menolak rencana sewa kendaraan dinas tersebut, dengan tiga alasan utama.
Pertama, belum rampung evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, Sekretariat Daerah telah mengajukan permintaan kendaraan sejak 18 September 2025.
Kedua, proses pengadaan seharusnya dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), bukan penunjukan langsung yang rawan penyimpangan.