adplus-dvertising

Ada 320 Ribu Lulusan Kampus Kesehatan Tidak Bisa Kerja, Alasannya Mengejutkan

Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia
Selasa, 31 Mei 2022
878 dilihat
Ada 320 Ribu Lulusan Kampus Kesehatan Tidak Bisa Kerja, Alasannya Mengejutkan
320 ribu lulusan kampus kesehatan terancam tak bisa bekerja. Foto: Repro Kemenkes.go.id

" Saat ini ada lebih dari 320 ribu lulusan perguruan tinggi kesehatan yang tidak bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan "

JAKARTA, TELISIK.ID - Katua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko mengatakan, saat ini ada lebih dari 320 ribu lulusan perguruan tinggi kesehatan yang tidak bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan.

Hal itu disampaikan ke Komisi X DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

"Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan seluruh Indonesia, kami sekarang ada 320 ribu lulusan PT Kesehatan yang tidak bisa bekerja dikarenakan mereka belum lulus uji kompetensi," ucapnya dalam rapat yang disiarkan YouTube Komisi X DPR RI, dilansir dari detik.com.


Adapun tentang Uji Kompetensi, tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 44, yang berbunyi:

  1. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya.
  2. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
  3. Sertifikat kompetensi digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
  4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak, dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Sesuai dengan UU 12 Tahun 2012 Pasal 44 tersebut, berarti uji kompetensi tersebut memiliki kewenangan untuk dilakukan oleh PT bersama lembaga tersertifikasi dan/atau organisasi profesi.

Baca Juga: Dahlan Iskan Digugat Kasus Sengketa Tanah

Budi mengatakan, di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya justru Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) yang melaksanakan uji kompetensi.

“Itu pasalnya sudah jelas. Tetapi kenyataannya, ini dilakukan oleh Dikti. Jadi jelas itu melanggar UU. Karena di dalamnya ada dana ratusan miliar tiap tahun mengalir dan itu dipungut oleh PTN (perguruan tinggi negeri),” ungkapnya.

“Pemahaman kami jika ada lembaga yang memungut uang masyarakat, harus seizin DPR,” imbuh Budi.

Menurut Budi, adanya uji kompetensi yang salah tersebut juga mengakibatkan PT kesehatan kurang peminat.

“Mestinya uji kompetensi ada 3 ranah: psikomotorik, afektif, dan kognitif. Nah yang dilakukan di sana hanya kognitif saja. itu salah. Baru satu tahun diubah tapi tetap ada yang pegang. Siapa pemegangnya? Saya minta ini harus diusut di KPK. Karena ini uang nggak jelas dan sudah 10 tahun,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, dilansir dari gowest.id, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa Komisi X sedang melakukan kajian terkait penyelenggaraan uji kompetensi.

"Komisi X sedang mendalami dan melakukan kajian terkait Permendikbud dalam pembentukan Komite Nasional Uji Kompetensi. Kami sedang melakukan telaah terhadap apa yang disampaikan teman-teman APTISI," ungkapnya.

Baca Juga: Polri Paparkan Pengamanan dan Penanganan Bencana 91 Command Center Bali ke Deputi Sekjen PBB

Adapun aturan lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dimaksud tertuang dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Pasal 6 yang berbunyi:

  1. Dalam menyelenggarakan uji kompetensi, menteri membentuk Komite Nasional Uji Kompetensi.
  2. Komite Nasional Uji Kompetensi terdiri atas: pengawas, pengarah, pelaksana, dan pejabat pengelola keuangan.

Syaiful mengatakan bahwa Komisi X setuju dengan langkah APTISI yang meminta penyelenggaraan uji kompetensi yang dikembalikan ke PT.

"Terkait dengan permintaan APTISI agar uji kompetensi dikembalikan ke PT masing-masing kami setuju," tuturnya.

"Kami setuju kalau dalam masa transisi ini, proses penyelenggaraan uji kompetensi dikembalikan ke kampus saja sebagaimana amanat undang-undang," tutup anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, olahraga dan sejarah itu. (C)

Penulis: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Haerani Hambali

Baca Juga