KPU Muna Minta Pemda Siapkan Anggaran Pilkada Rp 53 Miliar

Sunaryo, telisik indonesia

Kamis, 14 September 2023

0 dilihat

Bupati Muna, LM Rusman Emba bersama Komisioner KPU. Foto: Ist.

MUNA, TELISIK.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna mulai mengajukan usulan anggatan Pilkada 2024 mendatang ke pemerintah daerah (pemda).

Anggaran yang diusulkan lebih besar di bandingkan Pilkada 2020 lalu yang hanya mencapai Rp 37,5 miliar. Kini, usulan rancangan anggaran kebutuhan Pilkada 2024 nominalnya mencapai Rp 53 miliar.

Ketua KPU Muna, LM Aksar Adi Jaya bersama empat komisioner dan Sekretraisnya, La Halisi menyampaikan kebutuhan anggaran itu ke Bupati, LM Rusman Emba, Kamis (14/9/2023).

Aksar bilang, anggaran Rp 53 miliar yang diusulkan itu untuk mebiayai seluruh tahapan pilkada, termaksud dana COVID-19 dan persiapan pemungutan suara ulang (PSU).

Baca Juga: Oknum Kabid di Muna Penyalahguna Narkoba, Terancam Sanksi Tegas

"Kita tahu bersama COVID-19 sudah tidak ada, tetapi tetap disiapkan anggarannya sesuai surat keputusan nomor 543," kata Aksar.

Anggaran pilkada tersebut, sesuai surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai tahun ini sudah harus disiapkan dan dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara bupati dan KPU.

"Sistem penganggarannya, tahun ini 40 persen dan sisanya 60 persen tahun 2024," terangnya.

Besarnya kebutuhan anggaran itu, menurut Aksar disebabkan naiknya honor badan adhock. Nah, untuk itu KPU tengah menunggu berapa besar anggaran yang akan disetujui pemda.

"Belum ada kesepakatan nilai yang disetujui. Usulan kami, masih di review," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba sangat merespon usulan anggaran pilkada yang diajukan KPU itu. Katanya, sudah menjadi kewajiban pemda menyiapkan anggaran untuk hajatan nasional itu. Namun, terkait usulan Rp 53 miliar itu, masih akan dirasionalisasikan dulu.

Baca Juga: Keluhan Nakes Direspon Cepat Pj Bupati Muna Barat

"Kita rasionalisasikan dulu. Karena, COVID-19 sudah tidak ada, otomatis anggaran dari usulan itu akan dihilangkan," katanya.

Mantan senator DPD RI itu menyebut, estimasi kebutuhan anggaran pilkada berkisar hingga Rp 44 miliar. Karenanya, saat ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masih melakukan penyesuaian.

"Insya Allah secepatnya bisa diputuskan dan dilanjutkan dengan penandatangan NPHD," tandasnya. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS