Rehabilitasi Madrasah dan KUA Dimulai 2026, Ini Skema Pendanaan dan Wilayah Prioritasnya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Minggu, 09 November 2025

0 dilihat

Kementerian Agama menyiapkan anggaran khusus memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan terdampak bencana secara nasional. Foto: Repro Min1pohuwato.

JAKARTA, TELISIK.ID - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran bertahap untuk memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat, termasuk rehabilitasi fasilitas yang terdampak bencana, sebagai bentuk upaya memastikan keberlanjutan layanan keagamaan dan pendidikan di berbagai wilayah.

Kementerian Agama memastikan kesiapan anggaran khusus untuk memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat di wilayah terdampak bencana.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan tersebut, hadir berbagai kementerian dan lembaga terkait termasuk Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenkes, Kementerian PUPR, Bappenas, BNPB, BMKG, BAZNAS, TNI, Polri, dan sejumlah instansi lain.

Menurut Menteri Agama, pada tahun 2026 telah disiapkan alokasi khusus sebesar Rp 16,16 miliar melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk rehabilitasi tujuh Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdampak bencana.

Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi Kementerian PUPR, akan dilakukan revitalisasi terhadap 101 madrasah terdampak bencana dengan total anggaran Rpb139,9 miliar.

Kemenag juga mengalokasikan Rp 35,75 miliar dari pembiayaan SBSN untuk rehabilitasi delapan madrasah lainnya yang mengalami kerusakan.

“Kita ingin memastikan keberagamaan berdampak, termasuk pada perlindungan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketangguhan masyarakat,” ujar Menag, seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Minggu (9/11/2025).

Baca Juga: Rekrutmen Petugas Haji 2026 Dibuka Kemenhaj, Berikut Jadwal Resmi dan Tahapan Lengkapnya

Program penguatan mitigasi bencana yang disiapkan Kemenag selaras dengan agenda nasional Asta Cita, melalui implementasi program Ekoteologi dan Beragama Berdampak. Beberapa bentuk pelaksanaan program tersebut antara lain penerapan rumah ibadah ramah bencana, green office, hingga gerakan penanaman satu juta pohon.

Program ini diarahkan agar keberadaan rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan juga menjadi ruang dukungan sosial-ekologis bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama juga memaparkan langkah strategis Kemenag dalam memperkuat layanan keagamaan di wilayah terdampak bencana. Kemenag menilai komunitas keagamaan sering menjadi pihak yang berada di barisan terdepan saat bencana terjadi.

Karena itu, dukungan kepada lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan tokoh keagamaan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan layanan moral dan spiritual.

“Komunitas keagamaan sering menjadi barisan terdepan ketika bencana terjadi. Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan keagamaan dan pendidikan serta mendampingi masyarakat secara moral dan spiritual,” kata Menag.

Menag kemudian merinci sejumlah langkah penanganan kebencanaan yang telah dilakukan, seperti pemberian bantuan untuk penanganan banjir di Bali, penanganan kerusakan bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, hingga perbaikan musala dan majelis taklim di Bogor. Total bantuan yang telah disalurkan untuk penanganan tersebut mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

“Empati Kementerian Agama bukan hanya melalui doa, tetapi aksi nyata memulihkan sarana pendidikan dan ibadah, serta memulihkan ketenangan masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2025 Molor Terima SK, Begini Cara Hitung Proporsional Gaji Pertama Diterima Utuh

Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenag serta kementerian dan lembaga lain dalam penanganan bencana. Ia menyebut penguatan koordinasi lintas lembaga masih perlu ditingkatkan agar respons darurat lebih cepat dan terarah.

“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan darurat benar-benar cepat, satu komando, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Rapat tersebut kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penyelarasan regulasi penanganan bencana lintas kementerian, peningkatan integrasi layanan kedaruratan, serta penguatan koordinasi pusat dan daerah.

Kemenag menyatakan siap menjalankan langkah-langkah tersebut untuk menjaga ketangguhan layanan keagamaan dan pendidikan berbasis umat di seluruh daerah. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS