Airlangga Hartarto Dipanggil Kejagung, Golkar Sulawesi Tenggara: Tak Ada Pergantian Ketum

Senin, 31 Juli 2023  /  5:17 pm

Posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Golkar tidak berganti meski tersandung dugaan kasus korupsi. Foto: Jawapos.com

KENDARI, TELISIK.ID - Dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada kasus korupsi izin ekspor impor kelapa sawit menimbulkan pertanyaan publik tentang bagaimana statusnya kini sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Muhammad Basri turut menanggapi dan menegaskan Airlangga masih ketua umum sah Golkar, sesuai hasil musyawarah nasional 2019.

Basri juga membantah akan adanya Munaslub untuk pergantian Ketum Golkar. Menurutnya, munaslub baru bisa diselenggarakan dengan usulan pimpinan-pimpinan partai Golkar di provinsi.

Baca Juga: Kekayaan Fantastis Airlangga Hartarto dan Basuki Hadimuljono, Menteri Pertama akan Tinggal di IKN

“Siapa yang bilang mau munaslub, itu orang-orang yang tidak tau aturan di partai Golkar, orang-orang yang tidak dalam struktur partai Golkar yang ngomong begitu,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (31/7/2023).

Ia menambahkan, sejauh ini Golkar seluruh Indonesia masih solid mendukung Airlangga sebagai ketum dan taat pada aturan DPP. Jika dilihat secara keorganisasian, Basri mengatakan tak ada aturan partai yang dilanggar oleh Airlangga, sehingga tak bisa dilakukan pergantian.

“Mengenai kasusnya dipanggil itu kan bukan pelanggaran, sebagai warga negara kalau dipanggil oleh penegak hukum, kita wajib hadir untuk memberikan keterangan,” jelasnya.

Dirinya sebagai pimpinan daerah, hanya fokus memikirkan bagaimana pemenangan kader Golkar di pemilihan legislatif daerah.

Kata Basri, Golkar juga kekeh mengusung Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024, aturan tersebut masih berlaku sebagai ketetapan DPP Golkar.

Ketua Bappilu Golkar Kendari, Sahabuddin juga menanggapi masalah Airlangga Hartarto, menurutnya tak akan berpengaruh besar terhadap menurunnya elektabilitas partai di daerah.

Baca Juga: Galang Dukungan Provinsi Lain, Golkar Jawa Timur Dukung Luhut Ganti Airlangga Hartarto

Elektabilitas partai di daerah, kata Sihabuddin, bergantung pada kader-kader yang ada di daerah itu sendiri. Ia menambahkan, masyarakat di daerah juga lebih fokus terhadap isu-isu di daerah di banding pusat.

Sebelumnya, dilansir dari Tempo.co, Airlangga dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi dipanggil penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Ada tiga perusahaan ditetapkan sebagai tersangka korupsi, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. (A)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS