Akses Darat Pulau Makasar ke Kota Baubau Segera Direalisasikan

Selasa, 27 Mei 2025  /  10:21 pm

Salah satu tokoh masyarakat Pulau Makasar, Sarimi saat menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD Sultra, Rosni pada Reses Masa Sidang II tahun 2025. Foto: Ali Iskandar Majid/telisik

BAUBAU, TELISIK.ID – Seruan masyarakat Pulau Makasar yang sejak lama menginginkan akses darat menuju Kota Baubau kini mulai mendapat titik terang.

Pulau Makasar yang dihuni oleh lebih dari enam ribu jiwa. Selama ini, warga sangat bergantung pada infrastruktur jalan lingkar yang kini mengalami kerusakan parah di hampir seluruh ruas.

Pulau Makasar yang berlokasi di Kelurahan Sukanaeyo dihuni oleh lebih dari enam ribu jiwa. Selama ini, warga sangat bergantung pada infrastruktur jalan lingkar yang kini mengalami kerusakan parah di hampir seluruh ruas.

Kondisi ini menghambat aktivitas masyarakat, baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk keperluan sehari-hari. 

Baca Juga: Berlula, Ruang Nongkrong Kekinian Bernuansa Lokal jadi Magnet Anak Muda Konawe

Menurut Sarumi, salah satu tokoh masyarakat Pulau Makasar, kerusakan jalan telah terjadi cukup lama dan sangat membahayakan pengguna jalan.

Bahkan, jembatan penghubung yang menjadi akses utama menuju daratan Kota Baubau kini dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menampung lalu lintas warga yang padat setiap harinya.

“Dengan hadirnya Ibu di sini dapat membawa udara segar untuk diperjuangkan ke tingkat DPRD Provinsi,” ungkap Sarumi saat menyampaikan aspirasi warga Pulau Makasar dalam kegiatan Reses Masa Sidang II, Selasa (27/5/2024).

Sarumi menambahkan bahwa informasi yang ia terima menyebutkan proyek akses darat sudah sempat masuk perencanaan, namun tertunda karena adanya urgensi lain yang lebih mendesak tahun ini.

“Saya dengar akses yang menghubungkan Pulau Makasar dengan daratan Kota Baubau sudah mau action tetapi ada hal-hal sangat urgent sehingga tahun ini belum bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Rosni, menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menjadi tantangan utama dalam realisasi proyek infrastruktur tersebut.

Rosni menegaskan, kendati infrastruktur jalan menjadi isu krusial, namun pihaknya masih harus memastikan kewenangan pengerjaan berada di tangan OPD teknis provinsi atau kota. Proses tersebut juga akan melibatkan komunikasi lintas komisi di DPRD Sultra untuk mempercepat pengambilan keputusan.

“Untuk infrastruktur jalan akan dilakukan audiensi dengan Komisi terkait,” kata Rosni.

Sementara itu, terkait jembatan penghubung, Rosni menjelaskan bahwa pihaknya telah mendorong masuknya proyek rehabilitasi jembatan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra. .

Rosni mengungkapkan bahwa perbaikan jembatan akan difokuskan pada pelebaran jembatan yang sudah ada tanpa merusak konstruksi yang digunakan masyarakat saat ini. Langkah ini dinilai lebih efisien dan cepat untuk dieksekusi oleh OPD teknis terkait.

“Tetap akan saya dorong semua untuk diperjuangkan minimal 5 tahun terakhir ini dapat terealisasi oleh Pemprov Sultra,” jelas Rosni.

Baca Juga: Produk Lokal Bombana Makin Unggul, Pemkab Gali Potensi UMKM Berdaya Saing di Pasar Sultra

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Rosni juga menyinggung bahwa proyek lain yang bisa segera dikerjakan adalah penyediaan fasilitas pendidikan.

Di antaranya ialah pengadaan pagar dan pematangan lahan untuk SMKN 4 Baubau serta rehabilitasi rumah ibadah seperti masjid di Pulau Makasar.

“Itu yang Insha Allah akan saya kejar lebih dulu karena di Komisi saya langsung,” pungkas Rosni.

Rosni menambahkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan IV Sultra akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS