APDESI Sulawesi Tenggara Koordinasi dengan Kementan Terkait Keluhan Petani

Rabu, 06 November 2024  /  11:57 pm

Ketua APDESI Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul (kiri). Foto: Ist

MUNA BARAT, TELISIK.ID – Masalah distribusi pupuk bersubsidi dan keterbatasan fasilitas pengairan menjadi tantangan serius bagi petani di Sulawesi Tenggara.

Dalam upaya mencari solusi, pemerintah desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tenggara terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

Kunjungan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju swasembada pangan berkelanjutan, menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menyuarakan keluhan petani.

Dalam acara tersebut, ketua APDESI Sulawesi Tenggara, La Ode Alwi Haidatul, mengungkapkan peran pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada pemberdayaan petani.

Baca Juga: Viral, Seorang Remaja Menangis Histeris Dititip Ibunya ke Polsek Gegara 'Kepala Batu'

"APDESI mendukung penuh Gerakan Nasional Pangan Merah Putih sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan. Kami berharap peran desa semakin diperkuat dalam pencapaian tersebut," ujar Alwi melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Salah satu isu utama yang disampaikan adalah kesulitan petani dalam mengakses pupuk subsidi dan terbatasnya fasilitas pengairan di wilayah pedesaan. Alwi mengungkapkan, hal ini sering kali menghambat produktivitas pertanian.

“Kami berharap ada langkah konkrit dari Kementan untuk menyelesaikan masalah distribusi pupuk yang kerap kali terkendala, terutama di daerah-daerah terpencil,” tuturnya.

Menanggapi keluhan ini, Menteri Pertanian menyatakan bahwa distribusi pupuk bersubsidi akan mengalami perubahan signifikan. Sistem baru yang akan diterapkan memungkinkan petani untuk memperoleh pupuk hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), menggantikan sistem Kartu Tani yang selama ini dinilai sulit diakses oleh sebagian petani.

“Dengan sistem berbasis KTP, kami ingin memastikan setiap petani bisa mendapatkan pupuk dengan lebih mudah dan cepat,” ujar Menteri Pertanian melalui pesan WhatsApp pada Rabu (6/11/2024).

Selain itu, APDESI Sulawesi Tenggara mengusulkan agar distribusi pupuk bersubsidi dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di masing-masing desa. Menurut Ketua DPD APDESI Sulawesi Tenggara, mekanisme ini dianggap lebih efektif, karena BUMDesa dapat memperpendek rantai distribusi, sehingga pupuk dapat sampai tepat waktu kepada petani di pelosok desa.

“Dengan melibatkan BUMDesa, distribusi pupuk dapat lebih efisien, dan petani akan lebih mudah mendapatkannya, mengingat BUMDesa lebih memahami kondisi dan kebutuhan petani di wilayahnya,” tambah Alwi.

Baca Juga: Guru Honorer Supriyani Cabut Kesepakatan Damai, Mengaku Tertekan dan Terpaksa

Mentan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan edukasi kepada petani.

Ia berharap, sinergi ini dapat meringankan beban petani, agar mereka bisa lebih fokus pada kegiatan pertanian tanpa terbebani masalah teknis seperti distribusi pupuk dan pengairan.

“Peran kepala desa sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat desa dan mendorong peningkatan produksi pangan. Kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah diharapkan dapat memimpin upaya peningkatan ketahanan pangan di wilayahnya,” ujar Menteri Pertanian.

APDESI Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi antara BUMDesa dan pemerintah desa agar program distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif. Selain itu, APDESI juga siap mendampingi kepala desa dalam menjalankan peran mereka dalam mewujudkan desa sebagai pusat produksi pangan yang tangguh dan berkelanjutan. (C) 

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS