Asuransi Pertanian jadi Solusi Petani saat Gagal Panen Akibat Banjir
Reporter
Jumat, 05 Juli 2024 / 4:29 pm
Kadis Tanak Sulawesi Tenggara La Ode Muhammad Rusdin Jaya mengimbau kebijakan asuransi untuk petani, hendaknya dapat dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota, ataupun provinsi. Foto: Sigit Purnomo/Telisik
KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait asuransi bagi petani yang bertujuan untuk melindungi para petani dari kerugian yang tidak terduga.
Dimana setiap hektare sawah yang diasuransikan akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta jika alami kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim/cuaca seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Pengganggu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.
Skema pembiayaan asuransi ini melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 80 persen melalui Jasindo, sementara sisanya 20 persen ditanggung oleh petani. Namun, jika 20 persen tersebut dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga para petani akan lebih terbantu dalam proses pemulihan usaha tani mereka.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Rusdin Jaya mengimbau kebijakan asuransi untuk petani, hendaknya dapat dilakukan oleh masing-masing kabupaten, kota, ataupun provinsi, proteksi para petani dengan asuransi.
"Jadi 1 hektare sawah itu akan diberikan ganti rugi sebesar Rp 6 juta. Skemanya itu 80 persen lewat APBN, Jasindo, itu sisanya 20 persen oleh petani, atau APBD," bebernya.
Serta, lanjut Rusdin asuransi pertanian ini telah disosialisasikan di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara beberapa daerah seperti Kabupaten Bombana dan Kolaka telah menerapkan kebijakan ini pada tahun 2022 dengan proteksi petaninya lewat APBD.
Rusdin menambahkan, terkait persyaratan untuk mendaftar asuransi ini, terdapat persyaratan khusus yang diatur dalam kementerian. Dan itu tidak sulit karena panduannya sudah diberikan dan para petani itu biasanya sudah tahu.
Baca Juga: Pemda Konawe Fokus Program Rehabilitasi Lahan Pertanian Pasca Banjir
"Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk petani, tetapi juga untuk peternak yang memiliki asuransi ternak khusus sapi dan kerbau, yang melindungi dari risiko penyakit, perubahan iklim, banjir, atau kekeringan," bebernya.
Rusdin mengungkapkan, berdasarkan data yang ada terdapat beberapa daerah seperti Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, dan Bombana yang pernah menerapkan kebijakan ini sejak tahun 2020 hingga 2023.
"Hanya kita tidak tahu, apakah ini lewat APBD atau pribadi petani yang menanggung 20 persennya, karena tidak clear datanya ini," tambahnya.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, lanjut Rusdin, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Karena dengan adanya asuransi ini, petani yang mengalami gagal panen akibat bencana dapat memperoleh modal kembali sebesar Rp 6 juta untuk menanam lagi tanpa harus menunggu bantuan benih dari pemerintah pusat.
Mengingat, beber Rusdin, dengan kondisi cuaca yang lagi tidak menentu, dimana posisi saat ini di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Mei kemarin terdapat 3.726,02 hektare lahan yang terkena banjir.
"Ini menyebar di beberapa kawasan kabupaten/kota. Dari yang terkena dampak banjir ini, yang benar-benar gagal panen itu adalah sekitar 772,27 hektare," ungkapnya.
Lanjut Rusdin, jika dikonversi dengan produksi per hektare itu kurang lebih 4 ton, maka produksi padi di Sulawesi Tenggara kehilangan kurang lebih 3.089 ton, itu di posisi Mei.
Untuk bulan Juli kembali terjadi banjir di beberapa titik. Seperti di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, beberapa hektare sawah sudah mulai tergenang.
"Nanti kami akan buat datanya lagi, ada beberapa potensi kita yang kehilangan atau puso di Konawe, Konawe Utara dan beberapa titik lain yang kita belum dapat laporan," pungkasnya.
Sebelumnya terdapat ratusan hektar sawah yang baru disemai tenggelam usai kembali diterjang banjir terjadi di Desa Anggoro, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dengan ketinggian mencapai 1 meter pada Rabu (3/7/2024).
Kepala Desa Anggoro, Ruslan, mengungkapkan bahwa banjir ini sudah menjadi langganan di desanya. Selain disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, pendangkalan Sungai Anggoro juga menjadi faktor utama.
Dia juga mengatakan, sungai tersebut tidak mampu menampung dan mengalirkan air secara langsung ke Sungai Lahumbuti. Meski masalah ini telah disampaikan ke pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai (BWS), beber Ruslan, namun belum ada respons dari kedua pihak tersebut. (B)
Penulis: Sigit Purnomo
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS