Banyak Temuan Proyek Bermasalah, Pansus LKPJ: Evaluasi Kadis

Kamis, 09 Juni 2022  /  9:06 pm

Situasi Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2021. Reza Fahlefy/Telisik

MEDAN, TELISIK.ID - Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur  Sumatera Utara tahun anggaran 2021, Poaradda Nababan meminta agar pemerintah bekerja dengan baik untuk masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat," kata Poaradda Nababan kepada awak media, Kamis (9/6/2022).

Poaradda mengaku menyerahkan dokumen laporan itu dalam rapat Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur  Sumatera Utara tahun anggaran 2021, di gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (8/6/2022) kemarin.

Tim pansus LKPJ meminta agar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Bina Marga Bina Kontruksi (BMBK).

"Banyak proyek yang terbengkalai dan mangkrak selama tahun 2021. Tim pansus banyak menemukan kejanggalan dan pengarang kepada pelanggaran dan tindak pidana," tuturnya.

Dari peninjauan lapangan tim Pansus proyek itu di antaranya pembangunan turap atau talud/bronjong ruas jalan Simpang Belidah - Dolok Masihul di Kabupaten Serdang Bedagai panjang 1,3 KM dengan nilai anggaran Rp 8,3 miliar.

Baca Juga: PT Inalum Tunggak Pajak ABT Capai Rp 1 Miliar, Fraksi PKS: Nonaktifkan

"Ditemukan pekerjaan yang belum selesai dan hanya dikerjakan 75 persen. Kami meminta agar Gubernur Sumatera Utara menindaklanjuti hasil dari tim pansus ini," ungkapnya.

Selanjutnya, Poaradda Nababan menambahkan ada juga proyek pembangunan jembatan di Jalan Hutaimbaru Padang Sidempuan Selatan dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

"Dalam proyek ini ditemukan pembangunan asal jadi dan kondisinya sangat memprihatikan. Pembangunan ini dinilai mubazir karena keberadaannya tidak bisa dilalui dan kurang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Hampir separuh jalan di area sekitar jembatan tersebut longsor dan jalan hanya bisa dilalui sepeda motor atau kendaraan roda dua," tegasnya.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengakui akan menindaklanjuti segala pandangan dari tim pansus.

Baca Juga: Pemasok Narkoba Jalur Bandara Internasional Ditangkap

"Besok, saya akan mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk membahas laporan dari tim Pansus LKPJ ini," ungkap Edy Rahmayadi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  juga akan membentuk tim yang didalam ada pimpinan OPD. Edy juga meminta agar anggota dewan terlibat di dalam tim itu.

"Kita selesaikan secara tuntas persoalan ini. Hasil dari tim akan segera kita ambil langkah, untuk melihat apakah dicopot atau tidak itu nanti keputusan dari tim," terangnya. (B)

Penulis:  Reza Fahlefy

Editor: Musdar