Bawaslu Protes KPU Batasi Akses Pengawasan Debat, Polisi Tutup 10 Pintu Masuk ke GBK

Minggu, 07 Januari 2024  /  4:34 pm

Pelaksanaan debat kedua calon wakil presiden yang juga diprotes oleh Bawaslu RI yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 22 Desember 2023. Foto: Mustaqim/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena tidak memberikan akses penuh untuk melakukan pengawasan dalam dua kali debat yang telah diselenggarakan.

Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty meminta KPU RI memberikan akses penuh bagi jajaran pengawas Pemilu untuk debat ketiga yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Begitu pun saat debat keempat dan kelima.

“Bawaslu meminta KPU memberikan akses penuh kepada Tim Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan melekat saat debat berlangsung dengan jumlah petugas sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan Bawaslu,” tegas Lolly di Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Akses pengawasan yang terbatas, menurut Lolly, membuat Bawaslu tidak maksimal mendokumentasikan kejadian-kejadian khusus, dugaan pelanggaran prosedur, dan pelanggaran lainnya yang tercantum di dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Merujuk hasil pengawasan debat cawapres pada 22 Desember 2023, Bawaslu menginventarisasi beragam permasalahan terkait akses pengawasan, waktu pelaksanaan debat, ketertiban, dan keterlibatan pejabat negara.

Baca Juga: Persiapan Kedatangan Capres Anies Baswedan di Kota Kendari Sudah 75 Persen

Bawaslu juga meminta KPU untuk dilakukan perbaikan tata tertib debat. Permintaan ini telah disampaikan Bawaslu melalui surat nomor 1075/PM.00.00/K1/12/2023 pada 28 Desember 2023.

“Terkait penyempurnaan tata tertib pengawasan, Bawaslu meminta KPU fokus meningkatkan pengamanan dan penertiban terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam acara debat pasangan calon,” ujar Lolly.

Selain itu, Lolly menyebut KPU lalai dalam tata tertib debat dan kurang tegas untuk memberikan sanksi. Dia mengatakan KPU seakan melakukan pembiaran bagi mereka yang melanggar.

“Seperti menyebabkan acara tidak kondusif, membawa atribut kampanye Pemilu pasangan calon, meneriakkan yel-yel atau slogan, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain, dan menyebabkan pelanggaran tata tertib lainnya,” beber mantan Ketua Bawaslu Jawa Barat ini.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebelumnya juga meminta KPU memberikan keleluasaan bagi pihaknya untuk mengawasi penyelenggaraan debat capres-cawapres. Khususnya ketika debat kedua yang mempertemukan tiga cawapres.

“Bawaslu tidak mendapatkan akses penuh dalam pengawasan langsung pada debat capres Pemilu 2024. (Akibatnya) Tidak maksimal mengidentifikasi kejadian-kejadian khusus, dugaan pelanggaran prosedur, serta dugaan pelanggaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Bagja.

Bagja juga menyoroti perihal waktu pelaksanaan debat. Dia mengatakan, Bawaslu menemukan bahwa waktu debat dilaksanakan secara keseluruhan adalah 2 jam 44 menit atau 164 menit. “Bawaslu juga mencatat beberapa pihak berteriak atau menyuarakan yel-yel,” sebut Bagja.

Yel-yel yang dimaksudnya adalah suara yang terlontar dari pendukung paslon saat moderator memperkenalkan cawapres serta pada saat pendalaman visi, misi, dan program kerja, interaksi antar kandidat, hingga pernyataan penutup kandidat.

“Namun, moderator selaku pengendali jalannya debat tidak memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban,” ujarnya.

Bawaslu juga menyinggung kehadiran beberapa menteri saat berlangsungnya debat cawapres. Mereka yang hadir ketika itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Kehadiran para menteri yang masuk dalam koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran, menurut Bagja, perlu dipastikan oleh KPU terkait surat izin cuti sebagai pejabat negara.

Polisi Batasi Akses ke GBK Jelang Debat

Jelang dan saat penyelenggaraan debat ketiga kampanye Pilpres 2024, polisi membatasi akses masuk menuju lokasi debat di Istora Senayan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sepuluh pintu masuk ke GBK ditutup, sementara akses masuk dan keluar hanya terdapat di pintu 7 dan 10.

“Akses yang ditutup yakni pintu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, dan 12. Untuk pintu 5 dan 8 hanya digunakan untuk akses keluar. Sedangkan pintu 7 dan 10 digunakan untuk akses masuk dan keluar,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (7/1/2024).

Baca Juga: Intip Agenda Kampanye Capres Anies di Sulawesi Tenggara

Tercatat 3.041 personel gabungan dilibatkan dalam pengamanan debat ketiga capres. Mereka meliputi 2.877 personel Polri (Satgaspus 727 personel, Satgasda 2.000 personel, dan Satgasres 100 personel), 120 personel TNI (TNI AD 100 personel dan POM AD 20 personel), serta 94 personel Pemda DKI (Satpol PP 40 personel, Dishub 35 personel, Derek 5 personel dan Damkar 14 personel).

“Pengamanan personel gabungan Polri, TNI dan Pemerintah Propinsi DKI sesuai dinamika hakekat tugas fungsi sasaran pengamanan kegiatan debat capres-cawapres ketiga,” ujar Trunoyudo yang baru saja menyandang jenderal bintang satu dan masih menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Jalur lalu lintas kendaraan sekitar GBK juga dilakukan rekayasa arus yang tetap menyesuaikan situasi. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika diarahkan lurus ke arah Jalan Hang Tuah Raya.

“Untuk arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman,” kata Trunoyudo.

Debat ketiga capres pada 7 Januari 2024 hari ini akan disiarkan mulia pukul 19:00 WIB oleh jaringan MNC Group, yakni RCTI, Global TV, iNews TV, serta satu stasiun televisi swasta lainnya adalah Garuda TV. Tema debat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, politik luar negeri, dan geopolitik. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS