Dewan Jawa Timur Prihatin Pemerintah Hapus BLT untuk UMKM

Kamis, 19 Januari 2023  /  12:54 pm

Anggota DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto mengaku prihatin atas keputusan pemerintah yang menghapus BLT untuk UMKM. Foto: Ist.

SURABAYA, TELISIK.ID - Keputusan pemerintah menghapus BLT untuk UMKM di tahun 2023 dinilai kurang tepat. Anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Agusdono Wibawanto, mengaku prihatin atas keputusan pemerintah itu.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, di tengah kebangkitan ekonomi pasca pandemi, harusnya bantuan tersebut tetap diberikan mengingat dua tahun pandemi, kondisi perekonomian sedang terpuruk.

"Harusnya bantuan tetap diberikan sampai UMKM bisa mandiri dan bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin, baru bisa dihentikan," jelas pria asal Malang ini, Kamis (19/1/2023).

Pria bergelar doktor ini mengatakan, kalau dasar pemerintah menghentikan BLT tersebut karena perekonomian UMKM sudah pulih pasca pendemi, menurutnya hal tersebut salah besar.

"Sekarang ini justru para pelaku UMKM sedang berusaha bangkit dengan pengembangan produknya menyesuaikan kondisi pasar. Sedangkan para pelaku UMKM masih belum maksimal untuk pemasarannya. Pemerintah harusnya turun langsung membantu," jelasnya.

Baca Juga: Masyarakat Miskin Lawa Raya Terima BLT APBD

Dia kembali menegaskan, bantuan BLT untuk UMKM sangat mendesak saat ini. Karena itu dia meminta bantuan itu jangan distop dulu hingga perekonomian mereka normal kembali.

Seperti diketahui, pada tahun 2022 masyarakat Indonesia diberikan sejumlah bantuan sosial. Bantuan ini dimaksudkan sebagai bantalan atas kasus COVID-19 yang merebak sejak 2019. BLT yang diberikan pemerintah pun bermacam-macam, mulai dari BLT BBM, BLT UMKM, PKH, Dana Desa, BSU dan sebagainya.

Baca Juga: BLT PKH, BBM dan KUBE di Bombana Mulai Disalurkan pada Ribuan Penerima

Sedangkan Kemenkop UKM telah menyalurkan BLT kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp 15,26 triliun pada 2021. Dana BLT dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, jika perekonomian RI saat ini sudah cukup pulih. Itulah mengapa pemerintah berencana menghentikan BLT UMKM yang belakangan memang jadi primadona di kalangan pelaku usaha.

“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive, sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” kata Teten beberapa waktu lalu. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS