Dinilai Rusak Tatanan Kesultanan Buton, Begini Penjelasan Wali Kota Baubau

Deni Djohan

Reporter Buton Selatan

Selasa, 16 Februari 2021  /  6:35 pm

Wali Kota Baubau, AS Tamrin dan mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun serta beberapa tokoh masyarakat dan budaya Buton. Foto: Deni Djohan/Telisik

BAUBAU, TELISIK.ID - Penerapan PO-5 yang terus digaungkan Wali Kota Baubau, Dr. AS Tamrin di periode keduanya, banyak mendapat penolakan dari beberapa pemerhati budaya dan tokoh masyarakat Buton.

Pasalnya, hal itu dinilai merusak tatanan adat dan budaya pemerintahan Kesultanan Buton.

Untuk menjelaskan semua itu, sebuah komunitas yang menamakan dirinya Forum Pemerhati Budaya Buton (FPBB), menggelar pertemuan di Gedung Pancasila Kota Baubau, Senin (15/2/2021) dengan tema "Sara Pataanguna dan PO-5 Dalam Perspektif Kebutonan".

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk "Koja-koja Poadati" itu dihadiri Wali Kota Baubau AS Tamrin, dua mantan Bupati Buton LM Sjafei Kahar dan Samsu Umar Abdul Samiun, mantan Wakil Wali Kota Baubau Wa ode Maasra Manarfa, mantan Ketua DPRD Kota Baubau Hasidin Sadif dan beberapa tokoh masyarakat dan budaya lainnya.

Hadir pula beberapa akademisi di antaranya Dr. Tasrifin Tahara, Dr. Ishaq Bagea dan Dr. Andi Tenri serta peneliti Budaya La Ode Yusri.

Seperti diketahui, Sara Pataanguna merupakan falsafah pemerintahan Kesultanan Buton yang telah diterapkan sejak ratusan tahun lalu. Dimana pada diktum pertama hingga keempat memiliki nilai dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan saat itu.

Baca juga: Pandemi COVID-19, MTQ XV Kolaka Utara Digelar Sederhana

Adapun keempat diktum yang dimaksud adalah Poma-masiaka atau saling sayang, Poangka-angkataka saling menghargai, Pomae-maeka atau saling menghormati dan Popiara-piara atau saling menjaga dan memelihara. Diktum ini diambil dari falsafah Binci-binciki Kuli atau cubit diri.

Semula orang mengira bila PO-5 telah merusak tatanan nilai budaya lantaran menggabungkan Binci-binciki Kuli ke dalam diktum Sara Pataanguna. Sehingga empat diktum dalam Sara Pataanguna di zaman milenial berubah menjadi lima diktum.

Dari situ kemudian lahirlah PO-5. Celakanya, PO-5 ini lahir melalui karya ilmiah disertasi yang disusun oleh AS Tamrin saat meraih gelar doktor.

Dalam pertemuan itu akhirnya terungkap bila disertasi yang dimaksud tak seperti apa yang dikhawatirkan selama ini. Disertasi tersebut mengangkat judul "Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Nilai-Nilai Budaya Sara Pataanguna dan Kepemimpinan Pemerintahan Terhadap Pembangunan di Kota Baubau" dan rujukannya berasal dan diambil dari Sara Pataanguna.

"Sara Pataanguna ini menyusun kesetaraan dan keadilan. Jadi menurut saya, meskipun dibolak-balik diktumnya tidak apa-apa. Berbeda dengan falsafah inda-indamo arata somanamo karo dan seterusnya. ini harus tersusun, tidak boleh diubah," jelas Tamrin saat menjawab pertanyaan audiens.

Dirinya menyadari jika PO-5 yang gaungkan saat ini mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Namun Ia takan memaksa orang lain untuk menerima pendapat ini. Tapi Ia juga meminta agar tidak dipaksa untuk mengikuti pendapat orang lain soal hal itu.

Baca juga: Masyarakat Kolaka Timur Keluhkan Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

"Saya sadar, belum selesai menjabat saja sudah banyak yang tidak sepakat dengan PO-5. Tapi silakan saja, saya juga tidak risau. Yang perlu diketahui bahwa lahirnya PO-5 tidak tiba-tiba. Peradaban manusia ini berkembang terus dari mesopotamia sampai masuknya Islam ini berkembang terus. begitu juga dengan adat dan kebudayaan berkembang juga," terangnya.

Di tempat yang sama, mantan bupati yang juga Pemerhati Budaya Buton, Samsu Umar Abdul Samiun menyambut baik kegiatan tersebut. Sebab segala kerisauan akhirnya terjawab semua.

"Kita sudah sepakati semua bahwa Sara Pataanguna itu tidak bergeser dari nilai yang ada. Hanya khusus Pak Wali Kota ini seperti melakukan ujian doktor kedua kalinya," beber Umar Samiun saat ditanya awak media.

Menurut Umar, pertemuan ini sangat berkualitas. Apalagi Wali Kota AS Tamrin mempertanggungjawabkan pengimplementasian konsep PO-5 dalam pemerintahan. Namun ternyata, tidak ada perubahan atau penambahan dari Sara Pataanguna itu.

"Hanya ada masukan tadi, bahwa kalau prima causa-nya adalah Binci-binciki Kuli, maka Binci-binciki Kuli itu jangan disimpan di paling bawah seperti dalam PO5. Sebab itu akan mengubah tatanan yang ada. Tapi semua sudah clear. dari sisi budaya sudah dipertanggungjawabkan secara ilmiah," terangnya.

Terlepas dari semua itu, lanjutnya, catatan penting dari pertemuan tersebut adalah Sara Pataanguna senantiasa menjadi pegangan bersama. Sehingga nilai saling sayang, saling menghargai, saling menghormati dan saling menjaga atau memelihara terwujud dalam jiwa masyarakat Buton. (B)

Reporter: Deni Djohan

Editor: Haerani Hambali

TOPICS