Direktur KPK Ajak Kepala BKN Perang Terbuka Soal Hasil TWK 75 Pegawai

Jumat, 28 Mei 2021  /  1:10 pm

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko. Foto: Repro Kumparan.com

JAKARTA, TELISIK.ID - Hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya berbuntut panjang.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko terlibat konflik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Sujanarko memantik debat dengan menantang Haria perang terbuka. Ia merasa kecewa karena BKN mengabaikan sejumlah prosedur saat menggelar TWK untuk para pegawai KPK.

"Ini kayaknya kita harus perang terbuka deh. Dia (Bima Haria) biar enggak ngumpet terus gitu. Ini enggak profesional," kata Sujanarko.

Sujanarko membeberkan sejumlah kejanggalan TWK. Ia menyebut BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen tes.

Baca juga: Bolehkah Daftar CPNS Sekaligus PPPK? Ini Penjelasan Kemenpan RB

Dia berkata enam komponen tes yang seharusnya dipakai adalah wawancara, tes tertulis, esai, role play, FGD, dan presentasi. BKN hanya menggunakan metode tes tertulis, esai, dan wawancara dalam TWK pegawai KPK.

"Dengan alat ukur yang sangat buruk ini bisa dibayangkan, dia melabeli 51 orang dengan yang sudah rusak. Tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa dididik terkait wawasan kebangsaan," tuturnya.

Bima menjawab tantangan Sujanarko tersebut. Debat Direktur KPK vs Kepala BKN berlanjut. Dia menjelaskan pemaparan Sujanarko soal enam komponen tes tersebut tidak tepat.

"Enam komponen itu asesmen tes kompetensi untuk talent pool atau promosi jabatan. Enggak ada hubungannya dengan TWK," ucap Bima dilansir dari Cnnindonesia.com, Jumat (28/5/2021).

Bima enggan membeberkan lebih lanjut alasan penggunaan tiga komponen tes tersebut. Menurutnya, TWK bukan objek yang bisa dibuka ke publik.

Baca juga: Singgung Proyek Tak Jelas, Jokowi: Ada Waduk Tapi Tidak Ada Irigasinya

Dia justru membahas soal kelayakan Sujanarko untuk lulus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Bima menyebut Sujanarko sudah tak bisa lagi menjadi ASN.

"Berdasarkan data, Pak Koko (Sujanarko) juga sudah memasuki batas usia pensiun, tidak bisa jadi ASN," ungkap Bima.

Sebelumnya dilansir dari okezone.com, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al Rasyid menyatakan, 75 pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menolak untuk dilakukan pembinaan. Harun merupakan salah satu pegawai yang dikabarkan tidak lulus TWK.

Demikian diungkapkan Harun setelah adanya keputusan dari rapat koordinasi antara pimpinan KPK, Kepala BKN, Menpan RB, serta Menkumham terkait nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dalam rakor itu diputuskan 51 dari 75 pegawai yang tak lulus TWK bakal dipecat. Sedangkan 24 pegawai lainnya masih dimungkinkan untuk dibina.

"Kami sudah bersepakat dengan yang 75. Bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi meski ada 24 yang akan dipisahkan dari 75, kami juga ndak akan mau. Kecuali, 75 itu secara otomatis dialihkan," kata Harun. (C) 

Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Haerani Hambali