Inflasi Sultra Masih Melandai, Pemerintah Disarankan Lakukan Pendekatan Heterogen
Reporter
Selasa, 04 Agustus 2026 / 8:49 pm
Rilis data inflasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara (kiri), dan pengamat ekonomi Dr. Syamsir Nur, S.E., M.Si. Foto: Laode Muh. Faisal/Telisik
KENDARI, TELISIK.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Juli 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar 3,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,38.
Ahli Statistisi Madya BPS Sultra, Erra Septy Vibriane, menyebutkan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 4,57 persen dengan IHK 115,56, dan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 1,49 persen dengan IHK sebesar 114,40.
Ia menjelaskan, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,14 persen.
Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,14 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 0,46 persen.
Kenaikan juga terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar 6,98 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,76 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,42 persen.
Baca Juga: Pencurian Kabel Listrik dan Perusakan Pagar Ganggu Aktivitas Belajar di SDN 10 Kendari
"Kelompok pengeluaran transportasi masih konsisten dalam memberikan sumbangsih terhadap inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 15,28 persen dan terendah yaitu subkelompok jasa pengiriman barang sebesar 1,12 persen," jelas Erra, Senin (3/8/2026).
Pengamat Ekonomi Sultra, Syamsir Nur, menilai bahwa inflasi yang terjadi di Sultra secara rata-rata cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya selalu bersifat homogen dari segi kelompok pengeluaran maupun dari komoditas.
"Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi selalu terjadi pada kelompok pengeluaran makan minum, dan transportasi. Sementara dari sisi komoditas, kenaikan harga terjadi pada komoditas pangan, perikanan, bahan bakar, jasa transportasi, dan angkutan umum. Jika kita cermati, hal inilah yang konsisten memberikan sumbangsih terhadap inflasi di Sultra," jelas Syamsir, Selasa (4/8/2026).
Sehingga, kata Syamsir, sebagai upaya pengendalian inflasi, pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan yang heterogen dalam mengurai permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya inflasi di daerah.
Sebab pendekatan jangka pendek yang dilakukan selama ini, baik itu operasi pasar, pangan murah, dan sebagainya, belum mampu menekan kenaikan inflasi.
"Karena gejolak harga di daerah itu, pertama karena pasokan, kedua permintaan, ketiga distribusi, dan keempat karena perilaku pelaku ekonomi yang memainkan harga atau menimbun stok," jelas mantan Kaprodi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini.
Adapun pendekatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian inflasi, saran Syamsir, yaitu dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan berbasis komoditas, wilayah, serta aktor atau pelaku ekonomi. Sebab, menurutnya, ketiga hal ini yang selalu bermain di rantai pasok.
"Jadi yang perlu dilakukan pemerintah daerah jangan hanya mengunci di ujung seperti melakukan operasi pasar dan sebagainya, atau hanya mengunci di hulu (di tingkat petani), tapi di tengah-tengah ini (rantai pasok) perlu dikawal langsung oleh pemerintah daerah," pungkas Syamsir. (C)
Penulis: Laode Muh. Faisal
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS