Ketersediaan APD dan Kebutuhan Pangan di Daerah Perlu Dipantau

Jumat, 17 April 2020  /  3:37 pm

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Matalitti. Foto: Rahmat Tunny/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID - Puncak pandemi COVID-19 diprediksi akan terjadi diakhir bulan Mei 2020. Hal ini memaksakan seluruh pihak baik legislatif, maupun eksekutif untuk mengambil peran aktif dalam menghadapi wabah ini.

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Matalitti meminta seluruh Anggota DPD RI di 34 Provinsi melanjutkan tugas, dengan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan ketersediaan pangan di daerah masing-masing.

“Saya minta semua untuk terlibat aktif memantau kesiapan daerah masing-masing dalam agenda penanggulangan wabah COVID-19,” kata La Nyalla Mattalitti kepada wartawan, Jumat  (17/4/2020).

Ia mengimbau, agar semua senator melihat secara langsung bagaimana daerah melakukan mitigasi bencana wabah COVID-19. La Nyalla yakin beberapa daerah masih mengalami hambatan dan keterbatasan dalam melakukan mitigasi bencana ini.

“Terutama kesiapan rumah sakit rujukan. Berapa ruang isolasi yang disiapkan, apa peralatan yang kurang. Intinya, semangat kita membantu daerah untuk lebih siap,” tuturnya.

Baca juga: Hugua Minta Gubernur Ali Mazi Persiapkan Langkah PSBB di Sultra

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan pemantauan semakin intensif, khususnya pada beberapa daerah yang telah atau tengah mengajukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Diakuinya, ada beberapa masalah yang memang masih belum teratasi di beberapa daerah yang telah atau tengah mengajukan PSBB. Mulai dari kondisi rumah sakit secara umum, kesadaran warga, hingga potensi masalah ekonomi.

“Ada beberapa masalah memang, satu contoh yang paling konkret, rumah sakit yang bukan menjadi RS rujukan pasien COVID-19, tidak memiliki alat test yang memadai. Padahal bisa saja ada pasien terpapar yang datang ke IGD RS tersebut. Maka dari itu, seluruh tenaga medis, baik di RS yang bukan menjadi rujukan pasien COVID-19 harus dilengkapi APD sesuai protokol COVID-19,” akuinya.

Wabah COVID-19 juga dinilainya bisa mempengaruhi stok komoditas pangan di masyarakat. Hal tersebut dinilai akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan.

“Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” tutupnya.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Sumarlin