Blunder Partai Solidaritas Indonesia

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 01 Februari 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dalam minggu ini begitu populer menjadi pembicaraan publik. PSI sedang berupaya keras meningkatkan kualitas partai, agar meski tergolong sebagai partai gurem tetapi diperhitungkan, bahkan diharapkan PSI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan.

Partai politik di Indonesia untuk dapat memenuhi persyaratan minimal kursi legislatif di Senayan, umumnya akan melakukan upaya ’bedol desa’ dari kader-kader partai politik lain. Perpindahan bersamaan beberapa politisi dan/atau elit-elit partai Nasdem ke PSI, menunjukkan PSI menggunakan cara instan untuk ke depannya diharapkan dapat memenuhi persyaratan minimal perolehan kursi di DPR, Senayan.

PSI menyadari di tahun keempatnya akan ikut Pemilu pada 2029 mendatang, memang wajib memperoleh kursi legislatif di Senayan. Sebab, Pemilu 2029 menjadi tahun pembuktian pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya yakni apakah masih cukup besar atau malah sudah menurun drastis.  

Keluarga Jokowi, seperti Gibran Rakabuming Raka yang sekarang sebagai wakil presiden, maupun Kaesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, ditenggarai memahami pasca Ayahnya tidak lagi menjabat sebagai presiden, berbagai persoalan mengemuka di publik yang mendera pribadi Jokowi, Gibran, maupun keluarga besarnya.  

Seperti polemik keabsahan ijazah mendera Jokowi dan Gibran, beberapa kasus korupsi yang sedang diperoses terhadap beberapa menteri di era Jokowi turut menyeret nama Jokowi, begitu juga dengan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatra Utara telah menyeret nama Bobby Nasution menantunya Jokowi yang menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara.

Merecoki dan Cara Instan sebagai Pilihan

PSI diyakini mempelajari upayanya membangun partai politik yang mandiri, berkualitas, dan menjauhkan pragmatisme, rasanya adalah pekerjaan yang sia-sia. Berpolitik dengan nilai, mengupayakan program kerja, maupun mendorong pendidikan politik warga/pemilih seakan menjadi pekerjaan yang sia-sia.  

Awalnya PSI mencoba hadir dengan gagasan, sayangnya dua kali ikut pemilu tetapi PSI tidak mendapatkan hasil memuaskan. Memasuki tahun ketiga Pemilu, PSI memilih pragmatisme politik yang luar biasa, dengan mengkultuskan Jokowi sebagai “ideologi” partainya.

Kaesang Pangarep langsung diberikan ”karpet merah” sebagai ketua umum. Hasilnya tidaklah mengecewakan, PSI diperhitungkan dalam kancah politik nasional, meski tak lolos ambang batas parlemen, tetapi karena PSI mengkultuskan Jokowi dampaknya adalah di Senayan PSI tidak punya kursi legislatif tetapi di level eksekutif ada tiga kader PSI yang membantu pemerintahan Prabowo atau tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

PSI bukan diperhitungkan, tetapi figur Jokowi yang memberikan keuntungan bagi PSI. Sebab Jokowi menjelang akhir pemerintahannya, ia turut membantu memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 kemarin. Pilihan pragmatisme telah menyelamatkan kehidupan organisasi politik dari PSI.

PSI tentu mempelajari, partai ini ‘denyut’ kehidupannya tergantung dari Jokowi. Sehingga ditenggarai agar PSI bisa terus berkembang, strategi politiknya lebih mengedepankan pragmatisme politik semata.

Baca Juga: Korupsi Kronis Kepala Daerah

Pragmatisme yang dimaksud, PSI terus mendorong agar Jokowi melakukan upaya yang tak henti-hentinya ‘merecoki’ pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo diharapkan tidak pernah bisa mandiri, seolah atas ‘cawe-cawe’ Jokowi maka Prabowo akhirnya bisa jadi presiden. Seolah pemerintahan Prabowo harus dijalankan dengan juga berlandaskan “politik balas budi.”

Jokowi juga seolah dijadikan ‘pelindung’ dari politisi-politisi PSI yang tidak becus bekerja di kabinet, sehingga lolos dari ancaman reshuffle. Serta ditenggarai dengan adanya beberapa politisi PSI di kabinet, maka laju kehidupan PSI juga akan dapat terbantu yakni dari segi popularitas, jejaring, maupun pendanaan misalnya.

Di sisi lain, ditenggarai PSI mengambil cara instan dengan ‘membajak’ politisi partai-partai politik lainnya yang kuat pengaruh di daerah untuk membelot dan membesarkan PSI. Tanpa ‘kader-kader’ instan yang berlabel ‘kutu loncat,’ harus diakui PSI khawatir akan kembali terulang tidak lolos ke Senayan.

Pengalaman Partai Nasdem yang mengedepankan politisi ‘kutu loncat,’ sehingga dapat lolos ke Senayan, strategi politik meng-copy dari Nasdem inilah yang sedang dijalankankan oleh PSI. PSI bukan sekadar meng-copy Nasdem, tetapi juga ‘mengeroposi’ Nasdem utamanya di Sulawesi Selatan, agar dapat menjadikan Makassar sebagai kandang Gajah.

PSI telah memilih sikap pragmatis, sehingga partai ini tidak lagi berbicara gagasan, maupun pendidikan politik bagi masyarakat. PSI dan Jokowi beserta keluarganya ditenggarai sama-sama saling membutuhkan. PSI berharap dengan adanya Jokowi dan keluarganya pada Pemilu 2029 maka partai ini bisa lolos ke Senayan, sedangkan Jokowi dan keluarganya berharap dengan bersama PSI berbagai permasalahan yang membelit mereka secara personal maupun kasus hukum akan mandek karena alasan masih adanya daya tawar politik. 

Blunder dan Dinamika Konflik

Perilaku pragmatisme politik PSI tentu saja menghadirkan dua hal sekaligus yakni pertama, terbukanya konflik sekaligus ketidaksolidan partai-partai politik koalisi di pemerintahan, dan kedua, pragmatisme politik PSI juga menghadirkan blunder bagi mereka sendiri.

Blunder yang dimaksudkan, disebabkan karena ambisi politik dari PSI yang ingin diperhitungkan, dan “secepat kilat” PSI berubah citranya dari partai gurem menjadi partai menengah. Obsesi inilah yang menyebabkan PSI melakukan tindakan blunder, bahkan sepertinya kesalahan berkomunikasi, bersikap, dan bertindak tak disadari oleh PSI.

PSI telah membajak Ahmad Ali yang merupakan elit Nasdem, kemudian Ahmad Ali dipercaya sebagai Ketua Harian PSI. Sayangnya, PSI tidak mawas diri, Ahmad Ali malah menghadirkan blunder politik yang seolah dilakukan oleh PSI. Seperti, Ahmad Ali mendorong Prabowo dan Gibran pecah kongsi pada Pemilu 2029, sedangkan Jokowi mengharapkan Prabowo-Gibran dapat berjalan dua periode. Artinya, arahan Jokowi seolah diabaikan oleh Ahmad Ali.

Komunikasi politik dari Ahmad Ali tergambarkan “nafsu kekuasaan” telah diubun-ubun, dengan mengulas bahwa Gibran lebih hebat ketimbang Prabowo, sehingga Gibran akan menjadi ancaman serius bagi Prabowo pada Pemilu 2029 nanti. Padahal, jika dicermati Gibran selalu mengedepankan sikap dengan suasana hangat, harmonis, bahkan loyal terhadap Prabowo sebagai Presiden.

Gibran selalu menempatkan dirinya sebagai wakil presiden yang membantu presiden dan mengikuti maunya Presiden Prabowo, bahkan Gibran dengan tegas menyatakan menjalankan visi dari presiden, serta mengikuti apapun perintah dan arahan dari Presiden Prabowo. Ini menunjukkan Gibran menyadari dan memahami hakikat dirinya sebagai wakil presiden.  

Baca Juga: Penolakan Pilkada Tidak Langsung Via DPRD

Kembali ke Ahmad Ali. Ia dengan pernyataan-pernyataannya jika dicermati, seolah-olah Pemilu dilakukan saat ini. Ahmad Ali dengan komunikasi politiknya, telah menghadirkan seolah adanya ketidakharmonisan antara Prabowo sebagai Presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden, maupun mengesankan Prabowo dan Jokowi telah berada sepenuhnya dalam dua kutub yang berseberangan.

Bahkan, Ahmad Ali telah menghadirkan persepsi publik bahwa PSI sebagai partai gurem yang tidak lolos ke Senayan, malah tidak mengedepankan bekerja dengan baik dan benar sebagai pembantu presiden untuk menjalankan visi presiden, yang terjadi malah PSI asyik berstatement sehingga menganggu kesolidan kabinet di pemerintahan.

Ahmad Ali dalam berkomunikasi politik, harus diakui telah menghadirkan terbukanya konflik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi politiknya yang buruk, dapat menganggu keharmonisan hubungan Prabowo dan Jokowi, keharmonisan antara Prabowo sebagai Presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, sekaligus antara Prabowo sebagai Presiden dengan para pembantunya di kabinet dari kader-kader PSI.

Di tenggarai lambat laun akan keropos hubungan yang harmonis tersebut, ini disebabkan oleh komunikasi buruk Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI. Bahkan, komentar politik Ahmad Ali dan perilaku ‘membajak’ politisi partai-partai politik yang dilakukan oleh PSI, ditenggarai dapat menyebabkan PSI dipinggirkan dalam pergaulan di kabinet antar partai-partai politik koalisi pemerintahan. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS