Pembangunan Pusat Perkantoran Bumi Praja Laworoku, Rujab dan Masjid Capai Rp 75,5 Miliar

Jumat, 02 Desember 2022  /  8:06 pm

Pj Bupati Muna Barat, Bahri bersama Wakil Ketua DPRD, Uking Djassa. Foto: Ist.

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Pj Bupati Muna Barat, Bahri menunjukan komitmennya membangun daerah. Janjinya membangun pusat perkantoran Bumi Praja Laworoku akan direalisasikan tahun 2023.

Sejumlah gedung perkantoran Bumi Praja Laworoku yang akan dibangun, seperti kantor DPRD, mall pelayanan publik, rumah jabatan (rujab) bupati dan rujab pimpinan DPRD, termasuk masjid agung di Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi.

"Insya Allah, tahun 2023 kita tuntaskan semuanya," kata Bahri, Jumat (2/12/2022).

Bukti konkrit yang dilakukan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, tahun ini telah mengalokasikan anggaran di Perubahan APBD sebesar Rp 3,1 miliar untuk pematangan lahan dan Rp 1 miliar untuk Detail Engineering Design (DED).

"Untuk pembangunan fisiknya, kita mulai tahun 2023," ucap Bahri.

Baca Juga: Mulai 2023 Pemkab Manggarai Potong Tamsil ASN dan PPPK 50 Persen

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Muna Barat, LM Taslim menerangkan, total anggaran pembangunan pusat perkantoran Bumi Praja Laworoku sebesar Rp 75,5 miliar.

Rinciannya, Rp 40 miliar kantor bupati, Rp 20 miliar kantor DPRD, Rp 5 miliar mall pelayanan publik, rujab bupati Rp 5 miliar, rujab ketua DPRD Rp 1,5 miliar, rujab wakil ketua DPRD Rp 2 miliar (masing-masing Rp 1 miliar) dan masjid Rp 4 miliar.

"Anggaranya itu sampai pembangunannya tuntas, mulai dari pengawasan dan pembangunan," kata Taslim.

Baca Juga: Anggota JMSI Diminta Kawal Ketat Agenda Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa sangat merespek dan memberi dukungan penuh terhadap Pj bupati yang telah menganggarkan pembangunan yang menjadi identitas daerah tersebut.

Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu berharap, pembangunan itu bisa tuntas tahun 2023, sehingga bisa digunakan tahun 2024.

"Kita tahu bersama 8 tahun mekar menjadi daerah otonom baru (DOB), belum ada infrastruktur perkantoran. Di tangan Pj Bupati, Bahri yang sangat respek, kita harapkan ada perubahan," tukasnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS