Pemerintah Percepat Swasembada Aspal di Pulau Buton, Diklaim Tekan Impor 80 Persen dan Cuan Rp 23 Triliun

Sabtu, 04 April 2026  /  9:32 am

Pemerintah percepat pemanfaatan aspal Buton untuk tekan impor dan dorong kemandirian industri nasional. Foto: Instagram@jelajahtollangit

JAKARTA, TELISIK.ID - Upaya pemerintah mendorong swasembada aspal nasional mulai difokuskan pada optimalisasi cadangan aspal alam di Pulau Buton.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat langkah menuju swasembada aspal nasional dengan memanfaatkan potensi aspal Buton atau asbuton yang selama ini belum dimaksimalkan.

Kebijakan ini disampaikan di tengah dinamika geopolitik global yang dinilai dapat memengaruhi harga minyak dunia sebagai bahan baku utama aspal berbasis impor.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat hingga 1,5 juta ton pada tahun-tahun mendatang.

Namun, sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor berbasis minyak bumi.

Baca Juga: Kebijakan Baru untuk PNS dan PPPK dengan SE MenPANRB Nomor 3 Tahun 2026, Berikut 8 Poin Resmi Berlaku

"Kementerian Pekerjaan Umum mendorong swasembada aspal nasional melalui pemanfaatan aspal Buton atau yang kita kenal sebagai Asbuton. Kebutuhan aspal nasional kita pada hari ini mencapai kurang lebih 1 juta ton per tahun dan diprediksi akan semakin meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun di tahun-tahun mendatang. Namun demikian, sekitar mungkin hampir 80% masih bergantung kepada aspal yang berbasis kepada minyak bumi atau impor," katanya dalam diskusi dengan media di Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Detik, Sabtu (4/4/2026).

Pulau Pulau Buton diketahui memiliki cadangan aspal alam yang besar; namun pemanfaatannya masih terbatas. Saat ini, penggunaan asbuton baru mencapai sekitar 4 persen dari total potensi yang tersedia. Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan hingga 30 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Dody, peningkatan pemanfaatan asbuton tidak hanya berdampak pada pengurangan impor, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang signifikan. Pemerintah memperkirakan penghematan anggaran negara dapat mencapai Rp 4 triliun serta tambahan penerimaan pajak hingga hampir Rp 2 triliun.

"Peningkatan aspal Buton olahan memberikan manfaat yang pertama dari sisi ekonomi makro, potensi penghematan di besar negara akan mencapai sekitar Rp 4 triliunan dan dengan penambahan peningkatan pajak sekitar hampir Rp 2 triliunan," sebut Dody.

Baca Juga: Gaji ke-13 2026 Cair Langsung ke Rekening ASN, Berikut Jadwal Resmi Pemerintah

Selain itu, pengembangan industri asbuton diproyeksikan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp 23 triliun. Program ini juga disebut berpotensi membuka ribuan lapangan kerja baru, terutama di sektor hilirisasi dan rantai pasok industri konstruksi.

Selama ini, asbuton lebih banyak diekspor ke sejumlah negara seperti China. Pemerintah menilai pemanfaatan dalam negeri perlu ditingkatkan agar nilai ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh Indonesia.

"Aspal buton selama ini cuma bisa diekspor dan kalau bisa dipakai oleh negara lain, kita juga akan bisa memakainya juga," tutup Dody. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS