Pemprov Sultra Prioritas Benahi Infrastruktur pada 2026

Rabu, 09 April 2025  /  10:10 pm

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua (kanan), dan Kepala Bappeda Sultra, K Robert (kiri). Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026 yang memfokuskan pembangunan pada beberapa sektor.

Kepala Bappeda Provinsi Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa tahun 2026, yang merupakan tahun kedua masa kepemimpinan Gubernur Abdi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua (ASR-Hugua), akan berfokus pada target pembangunan makro yang sudah ditetapkan.

Target pencapaian mencakup indikator-indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.

Baca Juga: Siska Gunakan Uji Kompetensi Geser Pejabat Eselon II Pemkot Kendari

Setiap perangkat daerah dituntut berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang mendukung pencapaian target tersebut.

 

"Memang fokus kita yang pertama terkait dengan infrastruktur. Karena infrastruktur mau tidak mau, suka tidak suka, itu sangat berkorelasi dengan upaya kita untuk meningkatkan aktivitas perekonomian," ujar J. Robert, di Hotel Claro Kendari, Rabu (9/4/2025).

Robert menilai, banyak daerah dengan pertumbuhan baru, seperti penghasilan produksi pertanian dan lainnya, namun masih kurang infrastruktur.

"Jika dipasarkan atau diberikan nilai tambah akan memberikan nilai ekonomi yang besar. Namun, pergerakannya sering terganggu karena jalannya rusak," katanya.

Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan jalan menjadi hal yang tak terhindarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemprov Sultra berencana melakukan perbaikan infrastruktur di sejumlah daerah, termasuk Buton Utara, Lembata, Muna, Pulau Kabaena, dan beberapa wilayah lainnya yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal aksesibilitas.

Robert menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran menjadi fokus, hal ini tidak akan berdampak pada pembangunan infrastruktur.

Efisiensi yang dimaksud adalah pengurangan biaya perjalanan dinas, rapat, dan pengeluaran tidak langsung lainnya, yang akan dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik.

"Efisiensi di tingkat provinsi tidak mengurangi anggaran untuk infrastruktur. Sebaliknya, efisiensi ini akan digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas penting lainnya," jelasnya.

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, turut menekankan bahwa pertemuan antarstakeholder ini adalah langkah penting untuk merancang perencanaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

 

"Harapan kami, dengan kegiatan ini, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi Sultra dan memastikan pembangunan lebih merata di seluruh daerah," katanya.

Baca Juga: Pemkab Buton Selatan Fokus Infrastruktur dan Layanan Publik pada RKPD 2026

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan, dengan memfokuskan pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sultra dalam lima tahun ke depan.

Dengan adanya perencanaan yang matang, Pemprov Sultra berharap tahun 2026 akan menjadi tahun yang membawa kemajuan signifikan bagi pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. (B-Adv)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS