Prabowo Beri Lampu Hijau Purbaya Caplok PNM, Dirombak jadi UMKM

Selasa, 07 April 2026  /  9:01 am

Purbaya Yudhi Sadewa mendapat restu Prabowo Subianto untuk ambil alih PNM dan fokuskan pembiayaan UMKM nasional. Foto: Repro Sekretariat Presiden

JAKARTA, TELISIK.ID - Langkah restrukturisasi pembiayaan UMKM mulai disiapkan pemerintah setelah restu presiden diberikan terhadap rencana pengambilalihan PNM demi memperbaiki penyaluran KUR nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah memperoleh persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Rencana ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Purbaya menyebut langkah tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasannya terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dinilai belum merata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini, PNM berada di bawah kendali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam pemaparannya, Purbaya menegaskan rencana perubahan fungsi PNM agar lebih fokus pada pembiayaan UMKM.

“Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian,” katanya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: Tak Naik, Purbaya Tambah Suntikan Dana Subsidi BBM Rp 100 Triliun

Lebih lanjut, ia merancang PNM menjadi Bank UMKM yang berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah. Skema ini diharapkan mampu memperkuat peran negara dalam pembiayaan sektor usaha kecil.

Ia juga menyoroti beban subsidi bunga KUR yang selama ini ditanggung pemerintah. “Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun,” ujar Purbaya.

Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih efektif jika dialihkan sebagai penyertaan modal. Dengan injeksi sekitar Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun, Bank UMKM diperkirakan dapat memiliki modal hingga Rp200 triliun.

Purbaya sempat mempertimbangkan opsi pengawasan melalui PIP tanpa pengambilalihan. Namun, ia menilai langkah itu tidak efektif karena posisi PNM masih berada di bawah bank yang berorientasi keuntungan. “Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan,” ujarnya.

Baca Juga: Tak Ambil Pusing dengan Tekanan Global, Bahlil dan Purbaya Kompak Cari Sumber Cuan Baru RI

Ia kemudian meminta izin kepada Presiden untuk menjalankan skema tersebut. Purbaya menyatakan telah mendapatkan respons positif. “Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya,” kata dia.

Saat ini, PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pusat Investasi Pemerintah tengah diminta mempelajari skema pengalihan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan ekosistem terpadu bagi UMKM, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penataan ulang kebijakan pembiayaan UMKM agar lebih tepat sasaran dan terintegrasi dalam satu sistem nasional. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS