Provinsi Bali Indeks Tertinggi Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2024

Rabu, 30 Oktober 2024  /  11:36 pm

Bali memiliki Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tahun 2024 tertinggi. Foto: Ist

JAKARTA, TELISIK.ID - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengumumkan bahwa Bali menjadi provinsi dengan capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi pada tahun 2024, dengan skor 80,0.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup penduduk.

Pengumuman ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, SSi, MEng, dalam acara Diseminasi IPBK 2024 yang digelar pada Selasa (29/10/2024) di Jakarta.

Bonivasius menjelaskan bahwa IPBK merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pembangunan di suatu wilayah menjadikan penduduk sebagai subjek utama, bukan sekadar objek.

Baca Juga: Gibran Panggil Menteri/Kepala BKKBN Wihaji, Fokus Percepat Penurunan Stunting

Di tingkat nasional, IPBK Indonesia tahun ini mencapai nilai 61,8, berada dalam kategori menengah atas. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah.

Sementara Bali menduduki posisi teratas, Papua Pegunungan hanya memperoleh nilai 28,4, menjadikannya provinsi dengan capaian terendah.

Bonivasius menegaskan bahwa data untuk perhitungan IPBK 2024 diambil dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan 19 indikator yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dimensi dalam Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

IPBK dibangun berdasarkan lima dimensi utama: Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistik Integratif, dan Kesetaraan.

Menurut Bonivasius, dimensi ini merupakan pengembangan dari indeks pembangunan manusia (IPM) dan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable development goals (SDGs).

“Masing-masing dimensi memiliki indikator tertentu. Misalnya, dimensi partisipasi mencakup jaminan kesehatan, angka partisipasi sekolah (APS) SLTA, serta tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),” jelas Bonivasius.

Dimensi keberlanjutan meliputi akses terhadap rumah layak dan sumber air minum bersih, sedangkan dimensi inklusivitas mencakup tingkat kemiskinan dan akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Pemerataan Pembangunan dan Capaian IPBK di Berbagai Provinsi

Beberapa provinsi masih berada dalam kategori rendah, seperti Papua Pegunungan (28,4), Papua Tengah (33,7), dan Papua Selatan (47,9). Provinsi dengan kategori menengah bawah termasuk Nusa Tenggara Timur (51,1) dan Maluku (55,1).

Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, Lisna Prihantini, menekankan bahwa kelima dimensi ini dirancang untuk memastikan hak individu dalam pembangunan, serta mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dan infrastruktur.

Baca Juga: Viral, Mayat Wanita Terpisah dengan Kepala Jarak 600 Meter di Waduk Pluit

Pemanfaatan IPBK sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan

IPBK berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pembangunan di suatu wilayah mencerminkan kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hasil perhitungan IPBK diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan pembangunan di semua tingkat, dari nasional hingga daerah.

Bonivasius berharap IPBK tahun ini dapat membantu pemerintah merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi pembangunan di masing-masing daerah, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti akses kesehatan dan pendidikan. (C-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS