Rincian Lengkap Postur APBN Resmi Disahkan DPR Rp 3.842 T, Pendidikan Dijatah Rp 769 T dan MBG Rp 335 T

Kamis, 25 September 2025  /  9:30 am

Rapat Paripurna DPR resmi sahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun untuk pembangunan nasional. Foto: Presiden RI.

JAKARTA, TELISIK.ID - Rapat Paripurna DPR ke-5 akhirnya mengetuk palu pengesahan Undang-Undang APBN 2026. Agenda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini menjadi titik akhir dari pembahasan panjang di Badan Anggaran DPR RI, yang kini resmi menjadi landasan fiskal Indonesia pada tahun mendatang.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa APBN kali ini disusun dengan semangat menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

“APBN 2026 menjadi modal penting membalikkan keadaan memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional. Pada saat yang sama kita menempatkan APBN sebagai penggerak, bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata," ucapnya, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (25/9/2025).

Suasana ruang paripurna berubah khidmat saat Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota. “Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ucapnya.

Anggota DPR yang hadir menjawab serentak, “Setuju.” Tak lama, ketukan palu disampaikan sebagai tanda sahnya APBN 2026.

Postur APBN 2026

Setelah melalui serangkaian pembahasan tingkat I hingga keputusan di paripurna, berikut adalah postur akhir APBN 2026:

1. Pendapatan Negara: Rp 3.153,6 triliun

Penerimaan perpajakan: Rp 2.693,7 triliun

Penerimaan pajak: Rp 2.357,7 triliun

Kepabeanan dan cukai: Rp 336 triliun

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp 459,2 triliun

Hibah: Rp 0,66 triliun

Baca Juga: Sinyal Kuat Menkeu Purbaya Revisi Defisit Anggaran APBN 2026

2. Belanja Negara: Rp 3.842,7 triliun

Belanja pemerintah pusat: Rp 3.149,7 triliun

Belanja kementerian/lembaga: Rp 1.510,5 triliun

Belanja non-kementerian/lembaga: Rp 1.639,1 triliun

Transfer ke daerah (TKD): Rp 693 triliun

3. Defisit Anggaran: Rp 689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB

4. Keseimbangan Primer: Rp 89,7 triliun

5. Pembiayaan Anggaran: Rp 689,1 triliun

Dari alokasi belanja negara, sektor pendidikan kembali menjadi prioritas dengan jatah Rp 769 triliun. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat porsi besar, yakni Rp 335 triliun, sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.

Asumsi Makro

APBN 2026 disusun berdasarkan sejumlah asumsi makro yang menjadi pijakan perhitungan fiskal. Di antaranya:

Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen

Inflasi 2,5 persen

Nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen

Harga minyak mentah Indonesia US$ 70 per barel

Lifting minyak 610 ribu barel per hari

Lifting gas 984 ribu barel per hari

Indikator Kesejahteraan

Selain makroekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga diproyeksikan mengalami perbaikan melalui kebijakan fiskal. Target-target tersebut antara lain:

Tingkat pengangguran terbuka: 4,44–4,96 persen

Tingkat kemiskinan: 6,5–7,5 persen

Tingkat kemiskinan ekstrem: 0–0,5 persen

Baca Juga: Dana MBG Paling Gemuk, Ini 10 Kementerian dan Lembaga Terbanyak Sedot Anggaran RAPBN 2026

Indeks Gini: 0,377–0,380

Indeks modal manusia: 0,57

Indeks kesejahteraan petani: 0,7731

Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95 juta

GNI per kapita: US$ 5.520

Penurunan intensitas GRK: 37,14 persen

Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,67

Apresiasi Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada DPR atas persetujuan yang diberikan.

“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN 2026 menjadi UU. Melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif, serta menampung berbagai aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Dengan pengesahan ini, pemerintah menegaskan bahwa APBN 2026 bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen nyata untuk menjawab tantangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Fokusnya pada pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan manusia diyakini dapat menjaga momentum pemulihan sekaligus menyiapkan landasan menuju Indonesia yang lebih kuat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS