Sekjen PDIP Sebut Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos, Megawati: Terima Saja Asal Jangan Goyang
Reporter
Minggu, 04 Februari 2024 / 6:57 am
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 29 Januari 2024. Foto: BPMI Sekretariat Presiden
JAKARTA, TELISIK.ID – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjelang Pemilu 2024 banjir kritik dan dituding sarat kepentingan jangka pendek. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menuding pembagian bansos ini semata-mata untuk kepentingan elektoral.
Tudingan itu disampaikan Hasto saat menghadiri kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan partai politik pengusung yang dikemas lewat Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Hasto mengkritik anggaran bansos yang kemudian dikonversi menjadi kebutuhan bahan pokok masyarakat malah dipotong 5 persen dari setiap kementerian.
“Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral,” kata Hasto di GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Tak ingin penyaluran bansos disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, Hasto mengingatkan agar pemerintah menempatkan kepentingan negara atau nasional. Dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat negaranya menunjukkan komitmen kerakyatan.
“Jika bansos sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, maka itu akan menjadi pelanggaran besar karena bansos anggaran rakyat dari pajak kita jadi harus kembali pada rakyat secara tepat,” tegas Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: Gebrakan Jokowi di Masa Kampanye, Naikkan Gaji PNS hingga Kucurkan Bansos Baru Rp 11,2 Triliun
Penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024 ini juga sempat disinggung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dia mengingatkan masyarakat tak salah menilai terkait pembagian bansos oleh pemerintah karena anggarannya bersumber dari uang rakyat.
“Bansos itu (sumbernya dari) uangnya rakyat, jangan lupa. Eh ini duitnya dari mana? Jadi kalau mikir itu, mikir lurus,” kata Megawati saat menghadiri kampanye akbar Ganjar-Mahfud di GBK.
Meski penyaluran bansos dilakukan pemerintah menjelang Pemilu 2024, Megawati mempersilakan para pendukung Ganjar-Mahfud dan partai politik pengusung menerimanya. Namun, dia tetap meminta mereka tidak keluar dari gerbong pendukung Ganjar-Mahfud hanya gara-gara bansos.
“Siapa yang suka terima bansos? Eh jangan bohong. Ya tidak apa-apa terima aja, tapi nanti nyoblosnya jangan goyang lho. Siapa yang mau goyang? Ayo siapa yang mau goyang?” tanya Megawati.
Penggunaan diksi ‘goyang’ oleh Megawati belakangan juga digunakan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan istilah ‘goyang gemoy’. Goyang gemoy dianggap cocok bagi pasangan ini dan pada beberapa kesempatan Prabowo selalu memperagakan aksi goyang gemoynya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengakui anggaran bansos yang bersumber dari APBN telah melalui kesepakatan di DPR RI. Karena itu, dia menampik bahwa bansos hanya didasarkan pada keputusan pemerintah.
Jokowi enggan dikaitkan penyaluran bansos dengan kepentingan politik untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dengan target satu putaran.
“Itu semuanya, sekali lagi, kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” ujar Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024) malam.
Jokowi mengatakan, penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino adalah untuk merespons kemarau panjang. Dia menyebut program ini telah dijalankan pemerintah sejak September 2023 dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir Januari 2024 mengungkap sumber dana untuk mendukung BLT Mitigasi Risiko Pangan yang sering dilakukan langsung oleh Jokowi menyalurkan bansos beras ke berbagai daerah.
Program tersebut membutuhkan anggaran Rp 11,25 triliun untuk disalurkan periode Januari 2024 hingga Maret 2024. Namun, penyaluran Januari dan Februari akan digabung, sementara program BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).
Sumber dana tersebut sebagai BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan. (A)
Penulis: Mustaqim
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS