Sengketa Lahan Warga Rambu-Rambu Jaya dan TNI AU, Bupati Konsel Inginkan Pemerintah Pusat Terlibat

Minggu, 20 April 2025  /  10:04 pm

Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, berharap pemerintah pusat terlibat menyelesaikan sengketa lahan warga Desa Rambu-Rambu Jaya dengan pihak TNI AU. Foto: Erni Yanti/Telisik

 KONAWE SELATAN, TELISIK.ID - Sengketa lahan antara warga Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), dengan pihak TNI Angkatan Udara (AU) belum menemukan jalan keluar.

Warga Rambu-Rambu Jaya sempat menduduki lahan, menanami beberapa bibit tanaman, dan melakukan demonstrasi di BPN Konsel terhadap masalah tanah yang juga diklaim oleh TNI AU.

Bupati Konsel, Irham Kalenggo, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak bisa dilakukan di level daerah.

Baca Juga: Hasil Seleksi Paskibraka Bombana Segera Diumumkan

Ia menilai perlu ada campur tangan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

“Jadi itu, apapun diskusinya tidak akan selesai kalau bukan dari pemerintah pusat. Saya lagi berisik hati nanti ke depan. Mungkin juga saya akan minta tolong kepada Pak Gubernur untuk kita minta bicarakan dengan Panglima,” ujar Irham, Sabtu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa konflik ini bukan hanya soal klaim semata, tetapi melibatkan sejarah panjang masyarakat setempat yang telah mendiami kawasan tersebut sejak zaman nenek moyang mereka.

“Yang ribut ini masyarakat adalah memang yang dari dulu nenek moyangnya sudah tinggal di situ. Bukan orang datang, kira-kira begitu,” tambahnya.

Di sisi lain, pihak TNI AU bersikukuh bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang berada di bawah kewenangannya.

Baca Juga: Air Sungai Linomoiyo Banjiri Desa Sambandete Konawe Utara, Belum Bisa Dilintasi Motor dan Mobil

Perselisihan ini pun menjadi tarik-menarik antara hak historis masyarakat dan status hukum lahan oleh institusi militer.

“Tidak mungkin institusi mau melepas begitu saja dan tidak mungkin juga masyarakat mau melepas begitu saja,” lanjut Irham.

Karena itu, Irham menegaskan perlu kebijakan strategis dari pimpinan tertinggi TNI AU atau pemerintah pusat untuk menyelesaikan sengketa ini secara menyeluruh dan bermartabat. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS