Sinergitas Pemda dan Aisyiyah Muna Barat Cegah Pernikahan Dini
Putri Wulandari, telisik indonesia
Minggu, 13 Agustus 2023
0 dilihat
Pemda dan Aisyiyah Muna Barat komitmen turunkan angka pernikahan usia dini di Muna Barat. Foto: Ist.
" Maraknya kasus perkawinan di bawah umur dan kekerasan pada perempuan, pemerintah daerah bersama Aisyiyah Muna Barat komitmen turunkan angka pernikahan dini "
MUNA BARAT, TELISIK.ID - Maraknya kasus perkawinan di bawah umur dan kekerasan pada perempuan, pemerintah daerah bersama Aisyiyah Muna Barat komitmen turunkan angka pernikahan dini.
Komitmen yang dilakukan antar pemda dan Aisyiyah ditandai dengan penyusunan rencana aksi daerah, pasalnya saat ini pernikahan dini tak dipungkiri lagi di berbagai daerah, tak terkecuali di Muna Barat.
Diketahui, pernikahan dini itu menyebabkan risiko-risiko lainnya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya.
Dalam pernikahan dini itu, menjadi salah satu faktor penyebabnya ialah kemiskinan, sehingga orang tua segera menikahkan anak di usia dini yang dianggap sebagai jalan pintas untuk mengurangi kemiskinan.
Baca Juga: Launching Tanam Bawang Merah, Pemda Muna Barat Tanggung Resiko Gagal Panen
Untuk itu, partnership program inklusi Aisyiyah, Nina Hendrawati mengatakan, kasus pernikahan dini di Muna Barat perlu diperhatikan dan diintervensi dalam program inklusi agar pernikahan dini di daerah tersebut menurun.
"Ini juga bagian dari program pencegahan kekerasan perempuan dan anak," ungkapnya, Minggu (13/8/2023).
Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochima mengatakan, menurunkan angka pernikahan dini bukan hanya bagian dari program pihaknya, namun sejalan dengan komitmen pemda.
Ia mengatakan, sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Pusat telah memiliki strategi nasional terkait percepatan penurunan angka perkawinan anak.
Baca Juga: Pasca Kecurian, Satpol PP Jaga Ketat Area Pembangunan Perkantoran Muna Barat
Untuk itu, diharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersinergi dalam melaksanakan strategi nasional tersebut, maka perlunya implementatif yang disusun dalam RAD, artinya strategi itu telah menjadi rencana tayang konkrit.
Sehingga telah ada komitmen di tiap dinas dan instansi, misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan strateginya apa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemenag terkait strategi masing-masing dalam menurunkan angka pernikahan dini.
"Bukan hanya dinas-dinas saja dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder yang ada, termasuk media massa juga,” jelasnya.
Harapannya ke depan seluruh stakeholder terus berkomitmen menjalankan strategi itu demi tujuan bersama, pasalnya itu butuh partisipasi dari seluruh pihak. (B-Adv)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
