SMKN 4 Kendari Hentikan Iuran Orang Tua, Butuh Perhatian Khusus Pemerintah untuk Pendidikan Kejuruan

Senin, 12 Januari 2026  /  9:26 pm

Kepala SMK Negeri 4 Kendari, Herman, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026). Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kendari menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dengan tetap mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.  

Seiring dengan diangkatnya guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), SMKN 4 Kendari memastikan tidak akan lagi memberlakukan iuran atau partisipasi orang tua siswa untuk pembiayaan tenaga pendidik.

Kepala SMK Negeri 4 Kendari, Herman, menjelaskan bahwa partisipasi orang tua yang selama ini diberlakukan bukan pungutan liar (pungli), melainkan bentuk dukungan masyarakat yang disepakati bersama dan digunakan secara terbuka untuk kebutuhan sekolah.  

Dana tersebut selama ini dialokasikan untuk pembayaran guru dan pegawai honorer, pembinaan kesiswaan, kegiatan akademik, serta kegiatan keagamaan.

“Selama ada aturan yang jelas dan kesepakatan orang tua siswa, partisipasi masyarakat bukan pungli. Namun, ketika guru dan pegawai sudah terangkat PPPK dan masuk pembiayaan negara melalui dana BOS, maka tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk menarik partisipasi tersebut,” jelas Herman di SMKN 4 Kendari, Senin (12/1/2025).

Baca Juga: IAIN Kendari Resmi Buka Jalur SPAN-PTKIN 2026, Ini Jadwal dan Kuotanya

Dana partisipasi yang telah terkumpul sebelumnya, menurut Herman, dikembalikan kepada orang tua siswa sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sekolah terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Dengan ditiadakannya iuran, sejumlah kegiatan kesiswaan di SMKN 4 Kendari tetap dilaksanakan, meski dengan penyesuaian intensitas.  

Pembinaan siswa yang sebelumnya bisa dilakukan hingga satu bulan kini harus dipersingkat menjadi beberapa hari guna menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran BOS.

Untuk kegiatan keagamaan, sekolah mengoptimalkan peran guru agama internal. Penceramah dari luar hanya akan dihadirkan secara terbatas dan dibiayai melalui mekanisme BOS sebagai guru tamu.  

Langkah efisiensi juga diterapkan pada kegiatan praktik siswa, termasuk pembinaan lomba keterampilan dan kegiatan akademik lainnya.

“Semua kegiatan tetap berjalan, tetapi tentu tidak seoptimal sebelumnya. Ini adalah konsekuensi dari keterbatasan dana BOS yang pada dasarnya hanya untuk pelayanan standar minimal,” ujar Herman.

Pihak SMKN 4 Kendari menegaskan bahwa pengelolaan SMK memiliki karakteristik berbeda dengan SMA.  

Pendidikan kejuruan menuntut kegiatan praktik yang intensif, penggunaan bahan habis pakai, serta pelaksanaan program khusus seperti praktik kerja lapangan (PKL) selama enam bulan dan uji kompetensi kejuruan (UKK).

“UKK hanya ada di SMK, membutuhkan instruktur dari luar dan bahan praktik yang tidak sedikit. Begitu juga PKL yang berlangsung hingga enam bulan. Ini yang membedakan kebutuhan pembiayaan SMK dengan SMA,” jelas Herman.

Pihak sekolah mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah, baik melalui skema bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa) maupun kebijakan pendanaan khusus lainnya, guna menjamin optimalisasi pembelajaran dan peningkatan keterampilan siswa SMK.

Terkait bantuan seragam dari pemerintah daerah, SMKN 4 Kendari mencatat bahwa dari 1.134 siswa, hanya 10 siswa yang menerima bantuan tersebut.  

Baca Juga: Judi Online Dominan Picu Perceraian di Kendari, 1.118 Pasangan Gagal Pertahankan Hubungan Tahun 2025

Pihak sekolah mengakui keterlambatan pengajuan menjadi salah satu faktor, namun berharap ke depan mekanisme penyaluran bantuan dapat lebih efektif dengan memanfaatkan data penerima PIP yang sudah dimiliki dinas pendidikan.

“Harapan kami, data penerima bantuan bisa langsung diambil dari basis data yang ada agar tidak lagi terkendala kelengkapan administrasi di lapangan,” harap Herman.

Pihak SMKN 4 Kendari berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pendidikan dan keterampilan siswa, meski di tengah keterbatasan anggaran.  

Kendati begitu, pihak sekolah berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah agar pendidikan kejuruan dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuannya, yakni menyiapkan lulusan siap kerja.

“SMK disiapkan untuk langsung masuk dunia kerja. Karena itu, sudah seharusnya ada perhatian dan skema pendanaan khusus agar mutu pendidikan kejuruan terus meningkat,” pungkas Herman. (C-Adv)  

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS