Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2026 dalam RAPBN, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah melalui strategi perpajakan 2026 telah menyiapkan agenda khusus pengawasan shadow economy. Program tersebut mencakup pemetaan sektor rawan, peningkatan kepatuhan (Compliance Improvement Program/CIP), serta penguatan analisis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak yang berisiko tinggi.
Selain itu, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diterapkan penuh melalui sistem coretax mulai 1 Januari 2025.
Pemerintah juga akan melakukan canvassing aktif guna mendata wajib pajak yang belum terdaftar, termasuk menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Baca Juga: Sri Mulyani Tetap Lanjut Efisiensi Anggaran 2026, Ini 15 Item Dipangkas Prabowo