Anggaran Kemendes Disunat Rp 722 Miliar, Honor Pendamping Desa Tak Dibayar Dua Bulan

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Jumat, 14 Februari 2025

0 dilihat

Pemotongan anggaran Kemendes berdampak pada honor pendamping desa dua bulan. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Pemotongan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berdampak langsung pada pembayaran honor pendamping desa.

Menteri Desa Yandri Susanto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya dikurangi Rp 722 miliar, menyebabkan honor pendamping desa hanya dibayarkan selama 10 bulan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pendamping desa yang selama ini berperan dalam mendukung pembangunan di berbagai daerah.

Yandri menjelaskan bahwa anggaran awal Kemendes PDTT pada tahun ini sebesar Rp2,19 triliun. Namun, setelah mengalami pemotongan sebesar Rp 722 miliar, anggaran yang tersisa hanya Rp 1,45 triliun.

"Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi untuk memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp 722.731.521.000," kata Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga: Prabowo Pangkas Anggaran Polri 2025 Rp 20,5 Triliun dan Kejagung Rp 5,4 Triliun

Pemotongan ini tidak berdampak pada semua pos anggaran di Kemendes PDTT. Ada dua pos yang tetap aman dari pemangkasan, yaitu gaji pegawai sebesar Rp 251 miliar serta hibah dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) sebesar Rp 18,6 miliar.

Yandri menegaskan bahwa upaya efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas utama dalam penggunaan anggaran yang tersedia.

Dampak terbesar dari pemotongan ini adalah pada honor pendamping desa yang mengalami pengurangan Rp 554,8 miliar.

"Honor pendamping desa dipangkas Rp 554,8 miliar atau setara dua bulan honor semua pendamping. Sederhananya, pembayaran honor untuk pendamping desa hanya 10 bulan pada tahun ini," jelas Yandri.

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi ribuan pendamping desa yang menggantungkan pendapatan dari program ini.

Baca Juga: Heboh Efek Pangkas Anggaran Prabowo ke Industri Media, Karyawan RRI dan TVRI Terkena PHK Massal

Meskipun demikian, Yandri berkomitmen untuk memperjuangkan agar honor pendamping desa tetap dibayarkan penuh selama 12 bulan. Ia menyatakan akan mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

"Pendamping bisa digaji 10 bulan, tapi insyaallah 12 bulan aman. Nanti akan kami perjuangkan agar lengkap 12 bulan. Pendamping desa jangan galau dengan belum lengkap dua bulan terakhir," ujarnya.

Selain honor pendamping desa, beberapa pos lain juga mengalami pemotongan anggaran. Salah satunya adalah perjalanan dinas yang dikurangi Rp 64,3 miliar. Selain itu, anggaran bantuan pemerintah juga terpangkas sebesar Rp 23,8 miliar. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS