Heboh Efek Pangkas Anggaran Prabowo ke Industri Media, Karyawan RRI dan TVRI Terkena PHK Massal
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Selasa, 11 Februari 2025
0 dilihat
Pemangkasan anggaran Prabowo, disebut berdampak PHK massal di RRI dan TVRI. Foto: Repro Tribunnews
" Tengah menjadi perbincangan, pemutusan hubungan kerja massal terjadi di RRI dan TVRI. Kebijakan pemangkasan anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, disebut- sebut menjadi penyebab utama "
JAKARTA, TELISIK.ID - Tengah menjadi perbincangan, pemutusan hubungan kerja massal terjadi di RRI dan TVRI. Kebijakan pemangkasan anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, disebut- sebut menjadi penyebab utama.
Karyawan berstatus kontributor dan mitra kontrak kehilangan pekerjaan. Situasi ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Pemerintah berjanji akan memberikan jaminan sosial bagi korban PHK.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku telah menerima laporan resmi. Namun, ia menyatakan belum melihat secara rinci kasus ini.
"Tapi kami belum melihat secara spesifik," kata Yassierli, seperti dikutip dari Tempo, Selasa (11/2/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki langkah mitigasi. Sebelum PHK, diharapkan ada alternatif lain yang bisa dilakukan.
Ia juga menyebutkan bahwa pekerja terdampak berhak mendapatkan bantuan sosial. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah disiapkan oleh kementerian. Selain itu, pemerintah menyediakan program pelatihan bagi mereka.
"Untuk dia reskilling dan seterusnya," ujar Yassierli.
Ia menilai PHK sebagai dinamika yang biasa terjadi.
Baca Juga: ANTV PHK Massal, Karyawan: Mencoba Semangat Walau Hati Berduka
Yassierli membantah bahwa pemangkasan anggaran menjadi penyebab utama.
"Enggak, apa hubungannya, di mana?" ujarnya dengan nada tegas.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan informasi yang beredar luas. Banyak pihak mengaitkan PHK massal dengan kebijakan anggaran Prabowo.
Manajemen RRI mengakui adanya pemangkasan anggaran di institusinya. Namun, mereka memastikan kebijakan ini sesuai prosedur yang berlaku.
"Kami tetap tegak lurus terhadap kebijakan yang diambil," ujar juru bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw.
Proses seleksi ketat dilakukan sebelum pemutusan kerja dilakukan. Yonas menambahkan bahwa PHK tidak dilakukan secara sembarangan.
"Diseleksi secara ketat," ujar Yonas.
Meski demikian, banyak pihak menilai kebijakan ini merugikan pekerja. Jurnalis dan penyiar yang terdampak kehilangan mata pencaharian.
Di TVRI Sulteng, situasi serupa juga terjadi. Sekitar 15 jurnalis dan penyiar terkena PHK secara mendadak.
Rumah Jurnalis mengecam kebijakan yang diambil oleh TVRI Sulteng. Mereka menilai efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pekerja media.
Baca Juga: 15 Pekerjaan Paling Rawan Kena Gelombang PHK hingga 2027
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu turut bersuara menentang keputusan tersebut.
"Iya benar," kata Ketua AJI Wilayah Palu, Agung Sumandjaya.
Ia menilai lembaga penyiaran publik seharusnya tidak menjadi sasaran efisiensi. Anggaran yang dipangkas berkaitan langsung dengan gaji pekerja media.
Rumah Jurnalis meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini. Mereka menilai informasi publik seharusnya tetap menjadi prioritas.
"Seharusnya lembaga penyiaran publik tidak ikut menjadi korban," kata Agung.
Kebijakan pemangkasan anggaran pemerintahan Prabowo terus menuai kritik. Banyak sektor terdampak, termasuk dunia jurnalistik. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
