Bappeda Sulawesi Tenggara Mulai Susun RKPD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2023

Selasa, 28 Juni 2022  /  12:25 pm

Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robert (tengah) saat membuka kegiatan fasilitasi RKPD. Foto: Muhammad Ilwanto/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Dalam meningkatkan kinerja dan progres pembangunan di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tahun 2023 mendatang, Bappeda Sulawesi Tenggara kembali menggelar rapat fasilitasi rencangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Tercatat sudah ada beberapa kabupaten yang telah melakukan fasilitasi RKPD, dan hari ini Selasa (28/6/2022), ada empat kabupeten yang bakal melakukan fasilitasi yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana dan Kota Baubau.

Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robert mengatakan, fasilitasi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, karena ini merupakan arahan dari Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil pemerintah pusat. Di mana kabupaten kota diberikan fasilitasi terkait berbagai program untuk pengembangan di setiap daerah.

"Fasilitas ini adalah salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam melakukan sinergisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan yang ada di daerah dan pemerintah nasional. Artinya, berbagai progres pengembangan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, demi mencapai pembangunan nasional," ungkapnya saat membuka kegiatan fasilitasi RKPD di aula Bappeda Sulawesi Tenggara, Selasa (28/6/2022).

J. Robert menuturkan, fasilitasi RKPD ini menjadi sebuah kebersamaan untuk bagaimana bisa secara terpadu, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.

"Ini akan memberikan indikator-indikator terkait program pembangunan di setiap daerah, dan akan diselaraskan dengan indikator pembangunan nasional. Dan terkait anggaran pembangunan, itu sudah dialokasikan oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara sendiri," jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Ali Mazi Minta OPD Aktif Laporkan Realisasi Anggaran dan Progres Fisik

Dia berharap apa yang menjadi target dan tujuan itu bisa terpenuhi, dan yang paling penting adalah target-target pembangunan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Meskipun di tahun 2023, untuk alokasi anggaran banyak terpakai di tahapan pemilu dan lain sebagainya, tetapi itu tidak akan menggangu rencana pembangunan yang telah dirancang.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Makro Bappeda Sulawesi Tenggara, Hasrullah mengatakan, indikator sub kegiatan dalam RKPD, telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui keputusan Kemendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

"Sehingga itu menjadi pegangan OPD di setiap kabupaten/kota terkait dalam penyusunan program kegiatan dan catatan kerkait capain kinerja, dan sistematika penyusunan RKPD, yang nantinya akan diperbaiki. Sehingga RKPD di kabupaten/kota bisa sinkron dengan pemerintah pusat," katanya.

Baca Juga: Bappeda Sulawesi Tenggara Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota

Pastinya untuk hasil fasilitasi ini akan segera diselesaikan atau dirangkum dengan cepat, sehingga masing-masing daerah bisa segera menyelesaikan apa yang telah dikoreksi atau diperiksa.

Lanjut dia, untuk pembahasan RKPD kali ini, masalah yang paling sering dialami oleh setiap kabupaten/kota adalah terkait masalah stunting dan terkait pengembangan ekonomi.

"Memang ini masih menjadi masalah di Sulawesi Tenggara. Untuk itulah adanya fasilitas RKPD, bagaimana bisa memberikan solusi untuk mengatasi berbagai problematika di setiap daerah. Untuk mencapai daerah yang makmur dan maju," ujarnya. (B-Adv)

Penulis: Muhammad Ilwanto

Editor: Haerani Hambali